ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim dalam waktu dekat akan berakhir masa kerjanya. Direncanakan akan dibentuk pansus baru yang memiliki porsi kerja lebih khusus.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. Ia menginginkan pansus tersebut kedepannya dapat dibentuk kembali dengan porsi kerja yang lebih khusus. 

Dirinya menilai bahwa pada masa kerjan Pansus Investigasi Pertambangan lebih menyoroti hal-hal yang umum tentang pertambangan yang ada di Kaltim saja. 

Baca Lainnya :

• Pansus Tambang DPRD Kaltim Temukan Adanya Pertambangan Diduga Ilegal di Sekitar IKN0
• Beasiswa untuk Korban KDRT Sepi Peminat, DPRD Kaltim Minta BP-BKT Koordinasikan ke Berbagai Pihak0
• Banyak PR Infrastruktur di Penyangga IKN0
• 60 Ribu Masyarakat Kukar Masuk Kategori Miskin, Legislator Kaltim Ellt Hartati: Perlu Validasi Ulang0
• Pemprov Kaltim Diminta Dorong Pelaku UMKM Daftarkan Hak Cipta Produk0

Seperti mengawasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang, kemudian juga fokus dengan pengawasan sejumlah tambang ilegal hingga pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Reklamasi (Jamrek)

"Saya rasa lenih baik inj difokuskan saja biar kerjanya tidak terlalu umum," kata Hasan, Selasa (14/3/2023).

Oleh sebab itu, dengan berakhirnya masa kerja Pansus tersebut, ia mengusulkan agar membentuk Pansus kembali dengan sejumlah porsi kerja yang lenih khusus dibandingkan dengan Pansus Investigasi Pertambangan itu.

"Jadi setelah diakhiri nanti kita berkeinginan untuk kembali membentuk yang lebih khusus lagi, karena namanya juga pansus jadi harus yang khusus," sebutnya.

Usulan seperti itu diutarakan oleh politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini semata-mata hanya ingin mewujudkan efektifitas kerja dan menghasilkan rekomendasi khusus untuk dapat ditindaklanjuti. (Ar/An/Adv)