ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur (BP-BKT) masih memberikan waktu untuk dapat lakukan pendaftaran. Saat ini puluhan ribu mahasiswa dikatakannya sudah mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa. Namun, kategori beasiswa khusus anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kaltim, masih sepi peminat. Padahal fenomena KDRT diusia pelajar cukup tinggi sekitar 40 persen di Bumi Etam.

"Kalau bicara soal data, ternyata 40 persen KDRT itu terjadi pada usia pelajar. Tetapi jika bicara program BKT kategori KDRT itu memang minim peminat," ucap Anggota Komisi IV DPRD Kalrim Salehuddin, Selasa (14/3/2023).

Salehuddin menilai, minimnya peminat kategori beasiswa mahasiswa dan pelajar ini lantaran tidak maksimalnya sosialisasi terhadap program BKT khusus kategori KDRT dimasyarakat.

Baca Lainnya :

• Banyak PR Infrastruktur di Penyangga IKN0
• 60 Ribu Masyarakat Kukar Masuk Kategori Miskin, Legislator Kaltim Ellt Hartati: Perlu Validasi Ulang0
• Pemprov Kaltim Diminta Dorong Pelaku UMKM Daftarkan Hak Cipta Produk0
• Beasiswa Kaltim Berikan Kuota Khusus Bagi Siswa Tak Mampu Lanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi0
• Tambang Ilegal Marak Beroperasi, Dewan Kaltim Tekankan Petani Jangan Jual Lahan ke Perusahaan Tamban0

"Seharusnya, pihak sekolah bisa membantu untuk menyosialisasikan program tersebut agar peminatnya membludak," ungkapnya. 

Selain itu, ia menilai bahwa seharusnya permasalahan ini bisa segera diluruskan, mengingat program BKT ini kepentingannya untuk masa depan anak. 

Politikus fraksi Golkar ini meminta agar badan pengelola BKT serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim bisa konsen terhadap permasalahan itu.

"Kita tekankan lagi pada badan pengelola agar personal ini menjadi konsen mereka, sekaligus melakukan komunikasi dengan DKP3A. Sebab, korban KDRT punya hak atas beasiswa ini. Mereka tidak harus malu dengan stereotipe akan korban KDRT itu," jelas Salehuddin.

Sebenarnya, data korban KDRT ini tidak hanya bisa didapatkan dari dinas yang bersangkutan. Tetapi lanjut Salehuddin, bisa juga didapatkan dari data kepolisian. Maka, BP BKT juga berharap terjalinnya sinergitas serta proses koordinasi dengan pihak sekolah, dinas, kepolisian dan lainnya,

"Mereka ingin bersinergi membantu para pelajar di Bumi Etam yang menjadi korban KDRT agar mendapatkan haknya tanpa harus dipublish. Karena kalau dipublish itu dikhawatirkan akan ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan segala cara untuk mendapatkan beasiswa khusus ini," paparnya.

Ia juga menuturkan bahwa korban KDRT tidak seharusnya dipublish karena akan berpengaruh pada psikologis dan fisik. Bahkan, itu juga berdampak pada pola pikir dan karakter anak kedepannya.

"Intinya, BKT dengan kategori bagi anak korban KDRT ini tetap menjadi konsen dan perhatian khusus kita semua, baik eksekutif maupun legislatif," pungkasnya. (Ar/An/Adv)