- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
60 Ribu Masyarakat Kukar Masuk Kategori Miskin, Legislator Kaltim Ellt Hartati: Perlu Validasi Ulang

ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Elly Hartati Rasyid meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara untuk melakukan validasi terkait angka kemiskinan.
Ini dilakukan sebagai buntut dari adanya sekitar 60 ribu lebih masyarakat yang masuk dalam kategori miskin.
"Data itu perlu di validasi ulang, sebab jika dirincikan kategori miskin ekstrem itu variabelnya luas," ungkapnya, Selasa (14/3/2023).
Baca Lainnya :
- Pemprov Kaltim Diminta Dorong Pelaku UMKM Daftarkan Hak Cipta Produk0
- Beasiswa Kaltim Berikan Kuota Khusus Bagi Siswa Tak Mampu Lanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi0
- Tambang Ilegal Marak Beroperasi, Dewan Kaltim Tekankan Petani Jangan Jual Lahan ke Perusahaan Tamban0
- Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun Apresiasi Kerja Keras Balai Benih Pangan di Loa Kulu0
- Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Pembinaan Pengumpul Zakat Tak Berizin0
Ia mencontohkan, seperti terdapat jumlah keluarga yang tidak sekolah, rata-rata penghasilan perkapita, hingga fasilitas apa saja yang ada di dalam rumah tangganya.
Menurut dirinya yang merupakan wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara ini kebanyakan dari Pemkab Kukar mendata jika kalangan miskin ekstrem itu banyak dari kalangan nelayan. Padahal jika dipastikan ulang, data itu ketika masyarakat berada di rumah singgah saja.
"Artinya ada rumah asli yakni di kampung halaman masing-masing, dan dipesisir pantai hanya sebagai rumah singgah," sebutnya.
Selain itu, ia menilai bahwa terkait dengan persoalan ini dapat juga dipicu dari pola pikir masyarakat. Seperti bagaimana pemikiran mereka terkait dengan miskin itu sendiri. Menurutnya banyak masyarakat yang mengaku miskin agar mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Tapi kalau rumah aslinya juga beton, nah itu juga makanya pendataan itu penting dengan kenyataan. Jangan mendata itu miskin ketika dia di rumah kosnya, karena beda,” ungkapnya.
"Kukar ini masih banyak. Kemarin itu termasuk empat atau lima besar di Kaltim. Kacau. Makanya ada yang kritik, masih ada data miskin dan miskin ekstrem. Luar biasa,” sambungnya.
Elly berharap, selain daripada pemerintah terus mengupayakan penurunan angka kemiskinan, dapat juga kembali melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kebenaran data miskin tidaknya warga. (Ar/An/Adv)










.jpg)
