ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur tahun anggaran 2023 melalui  Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang II, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Selasa (15/5/2024). 

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kutim, Hepnie Armansyah menyampaikan hasil analisa internal yang telah dilakukan. Dia mengatkan, dari hasil analisa internal itu, Pansus LKPJ memberikan sebanyak 15 rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban Bupati Kutim.

Dari seluruh rekomendasi yang disampaikan, Pansus LKPJ menyoroti banyak hal dari berbagai aspek. Mulai dari efesiensi penggunaan anggaran, realisasi program pemerintah, kebijakan tepat sasaran, kinerja pegawai, pembangunan infrastruktur, hingga masalah ekonomi yang terjadi di Kutai Timur.

Baca Lainnya :

• Rapat Paripurna Ke-23 masa persidangan II 2023/2024 Dipmpin Langsug Ketua DPRD Kutim 0
• Fraksi PPP Setuju dengan Dua Raperda Usulan Pemerintah Dibahas Lebih Lanjut0
• Fraksi Demokrat Berikan Pandangan Terhadap Dua Raperda Usulan Pemerintah Lewat Paripurna Ke-230
• Fraksi Golkar DPRD Kutim Beri Catatan Penting Dua Raperda Usulan Pemkab 0
• Ini Pandangan Fraksi KIR DPRD Kutim Terhadap Dua Raperda Usulan Pemerintah0

"Dokumen LKPJ ini perlu disampaikan ke publik, sehingga keterbukaan informasi benar-benar dijalankan. Publik dapat menjadikan ini sebagai indikator dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah," katanya kepada wartawan usai mengikuti Sidang Paripurna, Selasa (15/5/2024).

Dia mengungkapkan, salah satu hal yang menjadi sorotan penting Pansus LKPJ, ialah persoalan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (Silpa) yang terjadi pada penganggaran tahun 2023 itu, dinilai tidak sedikit. Bahkan meningkat dibanding tahun sebelumnya, termasuk juga kegiatan perjalanan dinas yang menjadi salah satu penyumbang nilai Silpa.

"Kalau bisa perjalanan dinas itu jangan dilakukan sebelum dibuat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). DPA paling lambat bulan Januari, biar bisa maksimal penyerapannya, terutama untuk kebutuhan belanja modal," pintanya.

Selain itu, ia juga membahas terkait sejumlah proyek multiyears yang dinilai tidak berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, khususnya pada persoalan waktu pengerjaan serta masalah anggaran yang tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Maka dari itu pemerintah perlu meningkatkan pengawasan teknis di lapangan, sehingga dapat meminimalisir keterlambatan progres.

"Soal masalah multiyears pemerintah harus memaksimalkan anggaran yang tersisa di tahun 2024 dengan patokan pada skema multiyears yang telah disepakati dalam MUO," ujarnya.

Hepnie juga meminta pemerintah mulai merancang hilirisasi pertanian, peternakan dan perkebunan untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Mengingat target Kutai Timur menjadi lumbung pangan, sebagai wilayah penyanggah Ibu Kota Negara (IKN).

"Pembiayaan APBD yang berorientasi pada meningkatnya daya dorong pertumbuhan ekonomi sektor formil maupun informal dengan fokus pertanian, perkebunan, peternakan, UMKM/perdagangan dan jasa melalui penguatan kelembagaan BUMD, juga perlu dioptimalkan," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyambut positif rekomendasi yang diberikan DPRD. Ia menganggapnya sebagai bagian dari dukungan DPRD untuk mewujudkan Kutai Timur yang lebih baik. Ia pun akan menindaklanjuti 15 rekomendasi tersebut dan beberapa usulan akan diimplementasikan lebih awal, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.

“Percepatan pembangunan fisik akan dilakukan lebih awal, namun perencanaannya harus diperhatikan terlebih dahulu sesuai aturan,” ujar Ardiansyah. (adv)

Views: 918