- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Ketua Dewan Kaltim Minta Pemprov Prioritaskan Pembangunan Daerah Sekitar IKN

ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas'ud meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 dapat lebih memprioritaskan pembangunan pada daerah yang berdekatan dengan lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kami berharap daerah yang beririsan langsung dengan IKN, seperti PPU, Paser, Kukar, dan Balikpapan, harus memperoleh penguatan program," ucap Hasanuddin Mas'ud, Jum'at (17/3/2023).
Menurutnya, seluruh sektor harusnya memiliki program strategis yang mana harus relevan dengan keberadaan IKN. Selain itu, ia juga mendorong Pemprov dalam merencanakan program juga dapat menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim.
Baca Lainnya :
- Sarkowi Ingatkan Mahasiswa Harus Mengambil Peran dalam Pembangunan IKN Nusantara 0
- Hadirnya IKN di Kaltim Diperkirakan Mempengaruhi Pendapatan Daerah0
- Anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo Dorong Pemprov Bentuk Satgas Pengembangan SDM Lokal0
- Aparat Penegak Hukum Diminta Tegas Menindak Penambangan Batu Bara Ilegal0
- Komoditas Kelapa Sawit Kaltim Diprediksi Bisa Bersaing di Pasar Internasional0
"Penyesuaian itu diperlukan mengingat ada penanganan infrastruktur dan aksesibilitas berdasarkan tata ruang," ungkapnya.
Pasalnya, dalam waktu dekat DPRD dan Pemprov Kaltim, baru akan melakukan persetujuan bersama terhadap Raperda RTRW 2023-2042.
Menurut Hasan, jangan sampai program pembangunan di Bumi Mulawarman terbentur dengan tata ruang.
"Jangan sampai nanti pembuatan RKPD terburu-buru, kita tidak sesuai dengan RTRW pusat, provinsi dan daerah. Maka ini perlu penyesuaian," pungkasnya. (Ar/An/Adv)










.jpg)
