- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Hadirnya IKN di Kaltim Diperkirakan Mempengaruhi Pendapatan Daerah

ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud mengingatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim agar melakukan proyeksi ulang terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang ada.
Meskipun PAD di Kaltim terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, namun tetap harus ada pengecekan berkala dan proyeksi untuk ke depan.
"OPD yang berkaitan dengan pendapatan daerah harus melakukan proyeksi ulang terhadap pendapatan daerah 2024," ucap Hasanuddin Masud, Sabtu (18/3/2023).
Baca Lainnya :
- Anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo Dorong Pemprov Bentuk Satgas Pengembangan SDM Lokal0
- Aparat Penegak Hukum Diminta Tegas Menindak Penambangan Batu Bara Ilegal0
- Komoditas Kelapa Sawit Kaltim Diprediksi Bisa Bersaing di Pasar Internasional0
- Masyarakat Diimbau Pahami Ketentuan Sebelum Daftar Beasiswa Kalimantan Timur 0
- M Udin Ungkap Pentingnya Terapkan Wawasan Kebangsaan Sebagai Pondasi Bernegara0
Menurut Hamas sapaan akrabnya itu, perhitungan ulang target PAD 2024, mesti dilakukan daerah lantaran ada wilayah-wilayah Kaltim yang masuk dalam luasan area Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia memprediksi hal itu berdampak pada penerimaan pendapatan daerah. Selain itu, perlu dihitung adanya potensi efek domino kenaikan pendapatan lantaran adanya IKN di Kaltim.
"Juga perlu dihitung adanya tentunya ada efek domino dengan adanya IKN," ungkapnya.
Untuk itu, Hamas mengatakan bahwa DPRD Kaltim mendorong Bapenda segera mengantisipasi tantangan dan peluang pendapatan Bumi Mulawarman, terhadap adanya IKN.
"Kami minta Pemprov Kaltim, jangan terlambat mengantisipasi ini," pungkasnya.
Diketahui bahwa, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, telah menargetkan PAD Kaltim di tahun 2024 mendatang dapat mencapai Rp9,16 triliun. Kenaikan tinggi PAD Kaltim itu juga didongkrak oleh kenaikan pajak daerah, yang dipatok Rp7,95 triliun pada 2024 mendatang. (Ar/An/Adv)










.jpg)
