ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, mendesak pemerintah provinsi untuk melakukan pembenahan serius terhadap dua masalah krusial di sektor pendidikan minimnya fasilitas sekolah dan polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terus berulang setiap tahun.

Menurut Fuad, DPRD Kaltim menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai keterbatasan sarana belajar yang menghambat proses pendidikan. Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak dapat dibiarkan dan memerlukan kebijakan yang konkret serta berpihak pada kepentingan siswa.

"Kami menerima banyak laporan tentang keterbatasan fasilitas yang menghambat kegiatan belajar. Ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Nyatakan Siap Kawal dan Sukseskan Program Prioritas Gubernur Baru0
• Anggota DPRD Kaltim Minta Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur Sangkulirang Seberang0
• Anggota DPRD Kaltim Soroti Minimnya Infrastruktur di Sangkulirang Seberang0
• Jam Kerja ASN Kaltim Maju 30 Menit, DPRD Ingatkan Potensi Tumpang Tindih Aturan0
• Longsor di Dua TPU Samarinda, DPRD Kaltim: Jangan Tunggu Viral Baru Bergerak0

Fuad menyatakan, pihaknya telah proaktif mengumpulkan data dari sejumlah sekolah untuk dijadikan bahan advokasi kepada dinas terkait. DPRD siap memperjuangkan alokasi anggaran dan regulasi yang diperlukan untuk percepatan perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Kaltim.

Selain masalah sarana, Fuad juga menyoroti sistem PPDB yang setiap tahun memicu keresahan di kalangan orang tua murid. Ia menekankan perlunya aturan yang jelas, transparan, dan berkeadilan untuk mencegah terulangnya kekisruhan.

"Jangan sampai orang tua murid merasa dipersulit karena regulasi yang tumpang tindih atau tidak konsisten. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita," tegasnya.

Ia menilai, ketimpangan akses pendidikan yang diperparah oleh sistem PPDB yang lemah dapat memicu kecemburuan sosial. Oleh karena itu, DPRD mendorong evaluasi menyeluruh agar prinsip pendidikan untuk semua dapat terwujud tanpa diskriminasi.

“Pendidikan adalah amanat konstitusi dan pemerintah harus hadir secara nyata. Kami di DPRD akan terus mengawal pelaksanaannya,” pungkas Fuad. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)