ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, kembali menyoroti lambatnya pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Sangkulirang Seberang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ia mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan jalan serta aliran listrik di desa-desa terpencil seperti Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, dan Kesandaran.

Menurut Agusriansyah, sangat ironis melihat warga masih hidup tanpa listrik setelah Indonesia merdeka lebih dari tujuh puluh tahun. Ia menilai janji-janji pembangunan yang disampaikan saat masa kampanye gubernur hingga anggota legislatif pusat masih sebatas retorika belaka.

"Waktu Pak Gubernur mencalonkan diri, beliau menyatakan kawasan Sangkulirang Seberang akan jadi prioritas. Tapi sampai sekarang masyarakat masih hidup dalam keterbatasan," ungkapnya.

Baca Lainnya :

• Jam Kerja ASN Kaltim Maju 30 Menit, DPRD Ingatkan Potensi Tumpang Tindih Aturan0
• Longsor di Dua TPU Samarinda, DPRD Kaltim: Jangan Tunggu Viral Baru Bergerak0
• Kritik Tajam DPRD Kaltim: Kesenjangan Energi di Lumbung Sumber Daya0
• Jahidin: Infrastruktur Drainase Samarinda Meningkatkan Manajemen Banjir0
• 1.912 Orang di PPU Pengangguran, DPRD Dorong Pemkab Sediakan Lapangan Kerja Minim Risiko0

Agusriansyah mengakui sudah ada langkah awal berupa survei lokasi oleh Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kutai Timur bersama PLN dan perusahaan milik kabupaten (PMK). Namun, ia menegaskan bahwa upaya tersebut belum cukup.

"Saya sudah konfirmasi ke bagian SDA Kutim. Mereka sudah turun ke lapangan bersama PLN dan PMK. Tapi itu baru tahap awal. Pemerintah provinsi harus hadir lebih kuat, mendorong agar Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran prioritas untuk wilayah ini," tegasnya.

Ia menambahkan, keterisolasian wilayah ini akibat buruknya akses jalan dan tidak adanya listrik telah menghambat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk ketimpangan sistemik dalam pemerataan pembangunan, terutama di tengah kemajuan digital dan modernisasi perkotaan.

"Ini bukan daerah terpencil secara geografis, tapi karena jalannya rusak dan listrik belum masuk, masyarakat jadi terhambat dalam segala hal," ujarnya.

Agusriansyah menegaskan bahwa ketertinggalan infrastruktur ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia menyerukan agar pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga pelaksana yang adil dalam pemerataan pembangunan.

"Pembangunan tidak boleh hanya berhenti di wilayah-wilayah yang telah maju, sementara kawasan pinggiran terus menunggu giliran yang tak kunjung datang," tambahnya.

Sebagai penutup, Agusriansyah berharap pemerintah segera bertindak nyata, tanpa menunggu keluhan rakyat menjadi jeritan. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)