ANALOGNWES.id, SAMARINDA – Kebijakan Gubernur Kalimantan Timur yang memajukan jam masuk kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim menjadi pukul 07.30 WITA menuai sorotan dari parlemen. Anggota DPRD Kaltim, Jahidin, meminta kebijakan tersebut dikaji ulang agar selaras dengan aturan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan sektor lain.

Menurut Jahidin, meskipun niat untuk meningkatkan disiplin patut diapresiasi, perubahan jam kerja ASN harus tetap berada dalam koridor pemerintah pusat untuk menjaga keseragaman birokrasi nasional.

“Kebijakan ini tentu berasal dari gubernur, tetapi acuan kerja ASN itu merujuk ke struktur yang lebih tinggi. Idealnya, perubahan seperti ini dikoordinasikan dengan pemerintah pusat,” ujar Jahidin di Samarinda.

Baca Lainnya :

• Longsor di Dua TPU Samarinda, DPRD Kaltim: Jangan Tunggu Viral Baru Bergerak0
• Kritik Tajam DPRD Kaltim: Kesenjangan Energi di Lumbung Sumber Daya0
• Jahidin: Infrastruktur Drainase Samarinda Meningkatkan Manajemen Banjir0
• 1.912 Orang di PPU Pengangguran, DPRD Dorong Pemkab Sediakan Lapangan Kerja Minim Risiko0
• Petani Sulit Akses Pupuk, Haryono Dorong Mekanisme Distribusi Khusus0

Kebijakan baru ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 000.8/3/1288/B.ORG-TU/2025 dan telah berlaku efektif sejak 1 Juni 2025. SE tersebut mengatur jam masuk kerja ASN yang sebelumnya pukul 08.00 WITA menjadi pukul 07.30 WITA, baik untuk instansi dengan lima maupun enam hari kerja.

Jahidin menyoroti potensi dampak ikutan dari perubahan ini, terutama terhadap sinkronisasi dengan jam sekolah dan jadwal layanan publik lainnya.

“Jam kerja itu berkaitan erat dengan jam anak sekolah dan layanan lintas sektor. Kalau tidak sinkron, nanti malah bisa menimbulkan kebingungan teknis di lapangan,” tambahnya.

Ia menegaskan, sekalipun daerah memiliki otonomi, kebijakan yang bersifat strategis dan seragam secara nasional, seperti jam kerja, semestinya tidak diubah secara sepihak. "Pendidikan, keamanan, termasuk jam kerja ASN itu sifatnya seragam nasional. Kalau Kaltim jalan sendiri, bisa jadi bahan kritikan dari provinsi lain,” ucapnya.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dan mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat. Total jam kerja per minggu dipastikan tetap sesuai standar nasional, yaitu 37 jam 30 menit.

“Jam kerja ini dibagi menjadi dua pola utama. Perangkat daerah yang melayani langsung menerapkan enam hari kerja, sementara untuk unit kerja dengan sistem shift, pengaturannya diserahkan kepada masing-masing kepala OPD,” jelas Sri Wahyuni. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)