- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Petani Sulit Akses Pupuk, Haryono Dorong Mekanisme Distribusi Khusus

Keterangan Gambar : Anggota DPRD PPU, Haryono. (*)
ANALOGNEWS.id, PPU - Persoalan pupuk kembali menjadi keluhan utama para petani di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kelangkaan, keterbatasan akses, hingga harga yang tidak terjangkau menjadi rantai masalah yang seakan tidak pernah putus dari tahun ke tahun.
Hal ini dibeberkan langsung oleh Anggota DPRD PPU, Haryono, yang menilai perlunya terobosan sistemik agar distribusi pupuk tidak lagi menjadi hambatan dalam sektor pertanian.
“Nah, para petani ini yang paling mereka keluhkan juga terkait masalah pupuk. Luar biasa, sampai hari ini belum bisa diberikan secara benar, mau beli juga susah,” ujar Haryono.
Baca Lainnya :
- Jalan Tani Jadi Aspirasi Utama Petani Penajam, Haryono Minta Pemerintah Segera Akomodir0
- RTRW Jadi Sorotan Komisi I Sebagai Dasar Investasi Berkelanjutan0
- DPRD PPU Dorong Percepatan Penetapan Tapal Batas untuk Pemekaran Wilayah0
- Komisi I DPRD PPU Soroti Lambannya Progres Kajian Pemekaran Desa dan Kecamatan0
- Dorong Percepatan Bendungan Telake, DPRD PPU Soroti Masalah Air di Sentra Pertanian0
Kelangkaan pupuk memang bukan hal baru di kalangan petani. Namun menurut Haryono, yang memprihatinkan adalah belum adanya skema distribusi yang mampu menjamin keberlangsungan pasokan secara adil dan merata di tingkat petani kecil.
Padahal, ketersediaan pupuk yang cukup dan tepat waktu merupakan syarat mutlak dalam menjaga produktivitas lahan.
“Jadi memang perlu mekanisme khusus agar petani-petani kita ini punya akses yang mudah untuk mendapatkan pupuk,” tegasnya.
Haryono menjelaskan, pemerintah daerah maupun pusat harus duduk bersama merumuskan sistem distribusi pupuk yang tidak hanya mengandalkan jalur birokrasi panjang, tetapi benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil petani di lapangan.
Ia juga menyoroti bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi seringkali tidak linier dengan kebutuhan aktual petani, sehingga banyak yang terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga jauh lebih tinggi.
“Pupuk ini ada beberapa yang menjadi usulan. Paling tidak, pupuk ini mudah didapat dengan harga yang terjangkau, sesuai standarisasi,” lanjutnya. (*)










.jpg)
