ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jahidin, melontarkan kritik pedas terkait kondisi energi di provinsinya. Ia menyamakan Kaltim dengan "ayam jantan kelaparan di lumbung padi," sebuah peribahasa yang menggambarkan ironi di mana daerah kaya sumber daya energi, khususnya batu bara, namun sebagian besar warganya masih kesulitan mengakses listrik dan bahan bakar.

Jahidin menyoroti data penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kelistrikan yang menunjukkan 211 desa di Kaltim belum menikmati aliran listrik yang layak. Ketimpangan ini, menurutnya, adalah cerminan dari sistem energi nasional yang terlalu tersentralisasi dan mengabaikan wilayah penghasil. 

"Kita ini penghasil batu bara, tapi listrik di kampung-kampung masih banyak yang belum masuk. Di Sulsel dan Jawa yang beli batu bara dari kita, justru listriknya stabil," keluhnya, membandingkan dengan kondisi di Makassar yang disebutnya tidak pernah mati lampu.

Baca Lainnya :

• Jahidin: Infrastruktur Drainase Samarinda Meningkatkan Manajemen Banjir0
• 1.912 Orang di PPU Pengangguran, DPRD Dorong Pemkab Sediakan Lapangan Kerja Minim Risiko0
• Petani Sulit Akses Pupuk, Haryono Dorong Mekanisme Distribusi Khusus0
• Jalan Tani Jadi Aspirasi Utama Petani Penajam, Haryono Minta Pemerintah Segera Akomodir0
• RTRW Jadi Sorotan Komisi I Sebagai Dasar Investasi Berkelanjutan0

Tidak hanya listrik, Jahidin juga menyoroti kelangkaan solar subsidi yang sangat memukul pelaku UMKM di Kaltim. Ia menyebut banyak pengusaha kecil harus mengantre hingga dua atau tiga hari di SPBU, bahkan sering pulang tanpa hasil. 

"Kalau pengusaha di Jawa mau isi solar tinggal datang, di sini kadang antre dua hari pun belum tentu dapat," tambahnya.

Politikus PKB ini mendesak pemerintah pusat untuk mengubah pendekatan pembangunan energi nasional agar lebih berpihak kepada daerah penghasil. Ia menegaskan bahwa masyarakat Kaltim tidak bisa terus-menerus hanya menjadi penonton saat sumber daya mereka dikuras untuk kebutuhan daerah lain. DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus mengawal isu ini melalui kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kelistrikan. 

"Kami dari DPRD terus kawal. Tapi komitmen pusat juga harus jelas. Ini soal keadilan bagi rakyat Kaltim," tutup Jahidin. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)