- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
1.912 Orang di PPU Pengangguran, DPRD Dorong Pemkab Sediakan Lapangan Kerja Minim Risiko

Keterangan Gambar : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani . (*)
ANALOGNEWS.id, PPU - Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencapai 1.912 orang per Desember 2024.
Berdasarkan keterangan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, tingginya angka pengangguran ini diduga dikarenakan banyaknya angkatan kerja muda yang enggan mengambil pekerjaan yang berisiko, salah satunya adalah toko modern.
Sebab, angkatan kerja muda takut menghadapi konsekuensi atas tanggung jawabnya apabila terjadi selisih nota penjualan dan barang hilang saat menjalankan pekerjaan. Apalagi mengingat, gaji yang ditetapkan relatif rendah sehingga banyak angkatan kerja muda yang memutuskan untuk tidak bekerja.
Baca Lainnya :
- Petani Sulit Akses Pupuk, Haryono Dorong Mekanisme Distribusi Khusus0
- Jalan Tani Jadi Aspirasi Utama Petani Penajam, Haryono Minta Pemerintah Segera Akomodir0
- RTRW Jadi Sorotan Komisi I Sebagai Dasar Investasi Berkelanjutan0
- DPRD PPU Dorong Percepatan Penetapan Tapal Batas untuk Pemekaran Wilayah0
- Komisi I DPRD PPU Soroti Lambannya Progres Kajian Pemekaran Desa dan Kecamatan0
Perihal ini tentu mendapat perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani yang berupaya mendorong Disnakertrans untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang berisiko rendah.
“Kami dari DPRD tentu mendorong agar pemerintah daerah dapat menyediakan lapangan kerja yang layak dan minim risiko,” ucap Bijak belum lama ini.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memikirkan solusi terbaik untuk menarik minat angkatan kerja muda agar memiliki motivasi bekerja, sehingga angka pengangguran di PPU menurun.
"Sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah masih on proses atau berjalan dan banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Tapi kembali lagi setiap pekerjaan pasti memiliki risiko, maka yang berhak menentukan pilihan adalah pencari kerja itu sendiri,” pungkasnya. (*)










.jpg)
