ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, kembali menyoroti minimnya pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Sangkulirang Seberang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ia mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera merealisasikan pembangunan jalan dan aliran listrik di desa-desa terpencil seperti Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, dan Kesandaran.

"Lucu rasanya ketika negara sudah merdeka lebih dari tujuh puluh tahun, tapi masih ada warga yang hidup tanpa listrik," ujarnya.

Menurut Agusriansyah, janji-janji pembangunan saat masa kampanye gubernur hingga anggota legislatif pusat masih sebatas retorika. Ia menyebut Gubernur Kaltim pernah menjadikan Sangkulirang Seberang sebagai prioritas, namun masyarakat masih hidup dalam keterbatasan.

Baca Lainnya :

• Anggota DPRD Kaltim Soroti Minimnya Infrastruktur di Sangkulirang Seberang0
• Jam Kerja ASN Kaltim Maju 30 Menit, DPRD Ingatkan Potensi Tumpang Tindih Aturan0
• Longsor di Dua TPU Samarinda, DPRD Kaltim: Jangan Tunggu Viral Baru Bergerak0
• Kritik Tajam DPRD Kaltim: Kesenjangan Energi di Lumbung Sumber Daya0
• Jahidin: Infrastruktur Drainase Samarinda Meningkatkan Manajemen Banjir0

Agusriansyah mengakui adanya langkah awal berupa survei lokasi oleh Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kutim bersama PLN dan perusahaan milik kabupaten (PMK). Namun, ia menilai hal itu belum cukup dan mendesak intervensi nyata serta dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan Kementerian ESDM.

"Pemerintah provinsi harus hadir lebih kuat, mendorong agar Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran prioritas untuk wilayah ini," tegasnya.

Ia menyoroti ironi di tengah kemajuan digital, masih ada daerah yang belum merasakan kebutuhan dasar seperti listrik dan jalan. Menurutnya, keterisolasian ini adalah bentuk ketimpangan sistemik dalam pemerataan pembangunan. Buruknya akses jalan juga menghambat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

"Ini bukan daerah terpencil secara geografis, tapi karena jalannya rusak dan listrik belum masuk, masyarakat jadi terhambat dalam segala hal," jelasnya.

Agusriansyah menegaskan ketertinggalan infrastruktur ini tidak boleh menjadi "luka kronis" dalam pembangunan Kaltim. Ia menyerukan agar pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga pelaksana yang adil, memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah maju.

"Jangan tunggu suara rakyat jadi jeritan. Pemerintah harus bertindak cepat dan nyata," pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)