- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
DPRD Kaltim Soroti Pembangunan ITK

Keterangan Gambar : Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalti, Akhmed Reza Fachlevi
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalti, Akhmed Reza Fachlevi menekankan agar sejumlah hambatan dalam pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang mendapatkan dana hibah dari Pemprov Kaltim sebesar Rp 8 miliar, dapat segera dituntaskan.
Sebab, hingga kini ditemukan beberapa kendala yang mengakibatkan terhentinya proses pembangunannya. Sejumlah persoalan tersebut lantaran adanya kegiatan yang belum terbayarkan selama dua bulan sehingga pihak ketiga meminta agar dipenuhi lebih dahulu sebelum melanjutkan kegiatan.
"Tuntutan dari pihak ketiga bahwasanya ada progres dari November dan Desember belum terbayarkan. Tapi Pihak ITK tidak berani mengambil keputusan untuk pembayaran tersebut karena tidak adanya pemberitahuan dari provinsi," katanya, Selasa (7/2/2023).
Baca Lainnya :
- Pansus Investigasi Pertambangan Kaltim Akan Sambangi Polda Kaltim0
- Pansus RTRW Minta Perpanjangan Masa Kerja Tiga Bulan0
- Menyambut IKN, Kukar Diusulkan Jadi Wilayah Pengembangan Kuliner0
- Dewan Kaltim Dorong Pelaksanaan Sertifikasi di Dunia Pendidikan 0
- Pansus IP Temukan Dugaan Kerugian Negara Capai Rp199 Miliar Akibat Tambang Ilegal0
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lambatnya pengerjasn yaitu dari proses lelang sebelum kegiatan berjalan dan pergantian rektor yang kebetulan bertepatan dengan waktu yang bersamaan.
"Kenapa lambat, karena memang pada saat itu ada proses administrasi lelang dan lainnya yang terlambat. Kemudian juga pergantian rektor dari kampus ITK juga menghambat," ujarnya.
Untuk diketahui dari dana hibah yang diberikan kepada ITK sebesar Rp 8 miliar hingga saat ini realisasi penggunaan anggarannya baru mencapai 43 persen atau sekitar Rp 2,8 miliar. Anggaran itu diberikan bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana pada peguruan tinggi tersebut. (Ar/Adv)










.jpg)
