- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Didik Agung: Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Pembangunan Kukar

Keterangan Gambar : Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Didik Agung Eko Wahono. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Ketahanan pangan dinilai harus menjadi prioritas strategis dalam visi pembangunan pascapemilu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Didik Agung Eko Wahono, sebagai bentuk dukungan terhadap arah pembangunan Kukar yang lebih berdaulat secara ekonomi.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan ke depan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat mampu mencukupi kebutuhan dasar secara mandiri.
“Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang bisa menjamin pangan rakyatnya. Kalau Kukar ingin mandiri dan berdaulat, sektor pangan harus jadi pondasi utamanya,” ujar Didik, Kamis (11/7/2025).
Baca Lainnya :
- Didik Agung: Keterlibatan Warga Kunci Pembangunan Berkelanjutan Kukar0
- Pansus DPRD Kaltim Matangkan Ranperda Perlindungan Lingkungan0
- DPRD Kaltim Dukung Penuh Pelaksanaan Jospol di PPU0
- DPRD Kaltim Sambut Kunjungan Komisi I, IX, dan XII DPR RI0
- DPRD Kaltim Dukung Program Jospol untuk Guru dan Penjaga Rumah Ibadah0
Ia mengatakan, potensi lahan dan sumber daya manusia yang dimiliki Kukar sudah cukup untuk membangun sistem pangan lokal yang tangguh. Namun hal ini memerlukan desain kebijakan jangka panjang, termasuk dalam hal penguatan kelembagaan petani, teknologi pertanian, dan distribusi hasil.
Didik menyebut bahwa arah pembangunan pasca pilkada harus menyentuh kebutuhan paling dasar warga. Ia menilai terlalu lama pembangunan hanya berfokus pada industri ekstraktif, sementara sektor pangan dibiarkan berjalan sendiri tanpa dukungan struktural yang cukup.
“Pascapilkada ini adalah momentum menentukan. Kalau kita mau ubah arah pembangunan, mulailah dari pangan. Karena dari situlah rakyat merasakan langsung manfaatnya,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah menjadikan ketahanan pangan sebagai instrumen utama untuk memperkecil ketimpangan ekonomi, terutama di wilayah pedesaan.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi. Tapi soal keadilan, kemandirian, dan harga diri daerah. Sudah saatnya Kukar membangun kekuatan dari sektor ini,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
