ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak boleh hanya bertumpu pada fisik dan infrastruktur. Keterlibatan masyarakat dan pendekatan sosial dinilai sama pentingnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Didik Agung Eko Wahono, menyusul dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kukar periode 2025–2031. Ia mendorong kepemimpinan ke depan yang lebih membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan warga.

“Sering kali pembangunan gagal bukan karena kurang anggaran atau salah program, tapi karena tidak adanya keterlibatan sosial yang cukup dari masyarakat. Padahal, rasa memiliki dari warga itu kunci utama,” ungkap Didik.

Baca Lainnya :

• Pansus DPRD Kaltim Matangkan Ranperda Perlindungan Lingkungan0
• DPRD Kaltim Dukung Penuh Pelaksanaan Jospol di PPU0
• DPRD Kaltim Sambut Kunjungan Komisi I, IX, dan XII DPR RI0
• DPRD Kaltim Dukung Program Jospol untuk Guru dan Penjaga Rumah Ibadah0
• DPRD Kaltim Apresiasi Peluncuran Aplikasi SIMPATOR GEMAS0

Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir langsung di tengah masyarakat, bukan hanya mengandalkan laporan dari birokrasi. Kedekatan emosional antara pemimpin dan warga akan menciptakan kepercayaan, yang mempercepat penyelesaian berbagai persoalan.

Didik menekankan pentingnya membangun jaringan sosial yang kuat di tingkat akar rumput, baik melalui tokoh adat, perangkat desa, maupun kelompok warga. Dengan komunikasi terbuka, potensi konflik akibat kebijakan pembangunan bisa diminimalkan.

“Ketika warga merasa dihargai pendapatnya, mereka bukan hanya akan mendukung, tapi juga menjadi penjaga proses pembangunan itu sendiri,” ujarnya.

Politisi tersebut mengingatkan bahwa pembangunan yang berhasil seharusnya menyatukan masyarakat, bukan memecah belah. Solidaritas sosial, gotong royong, dan rasa saling percaya harus menjadi nilai utama dalam setiap kebijakan daerah.

“Kita tidak boleh hanya fokus pada berapa kilometer jalan terbangun atau berapa gedung berdiri. Yang lebih penting, apakah masyarakat makin kompak dan merasa punya peran dalam perubahan itu,” tegas Didik.

Ia berharap pemerintahan baru di Kukar dapat menjadi contoh pembangunan yang mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan merangkul seluruh lapisan masyarakat. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)