ANALOGNEWS.id, BONTANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang kembali menyoroti persoalan banjir rob di Jalan Piere Tendean, Kelurahan Bontang Kuala (BK) yang hingga saat ini belum juga teratasi. 

Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang dinilai lamban merespon keluhan warga di Bontang Kuala tersebut. Sementara, debit air semakin tinggi setiap waktunya.  

"Sudah beberapa kali kita terima aduan warga. Maka itu, kami desak pemerintah agar segera tindaklanjuti soal banjir rob  yang semakin parah ini. Bahkan, seminggu banjir bisa sampai 3 kali. Kita lihat saja hari ini secara kasat mata banjirnya semakin tinggi, maka harus segera ditangani," ujarnya saat Inspeksi Mendadak (Sidak), di Kelurahan Bontang Kuala, Senin (5/6/2023).

Baca Lainnya :

• SiLPA APBD 2023 Tinggi, Andi Faiz : Bisa Jadi Bahan Pertimbangan di APBD-Perubahan 20230
• Dewan Minta Pemkot Segera Realisasikan Pengadaan Lahan Pemakaman Baru0
• Bakhtiar Wakkang Menyoal Pembentukan Koperasi Disdamkartan yang Pakai Kop Surat Pemerintah 0
• DPRD Bontang Pertanyakan Serapan Bansos Tidak Maksimal 0
• Bakhtiar Wakkang Kecewa, Soal Akses Jalan Bagi Warga di SDN 012 Bontang Selatan Belum Terealisasi 0

Amir pun mendesak pemerintah agar segera mencari solusi untuk menyelesaikan masalah banjir rob tersebut dengan membuat skema penanganan yang tepat, setidaknya bisa meminimalisir banjir yang selalu dikhawatirkan masyarakat.

"Harusnya penanganan banjir rob ini kan jadi prioritas sebagai bentuk kepedulian pemerintah," timpalnya.

Hal senada diungkapkan sesama koleganya Anggota III DPRD Bontang Abdul Samad. Ia mengatakan, akibat banjir merendam akses jalan masuk ke Kampung Wisata Bontang itu, membuat aktivitas masyarakat jadi terhambat. 

"Menghambat aktivitas warga saat mau bekerja atau mengantar anaknya ke sekolah. Karena harus menunggu air surut baru bisa lewat," terangnya.

Tak hanya itu, banjir rob yang sudah kesekian kalinya ini juga turut dikeluhkan pedagang wisata Bontang Kuala. Akibat banjir para pengunjung enggan masuk ke BK.

"Ini sudah jadi momok yang sangat dikeluhkan masyarakat. Parahnya Pemkot Bontang tidak ada respon yang signifikan paling tidak mengurangi dampaknya," imbuhnya.

Samad pun berharap agar Pemkot Bontang bisa merealisasikan penanganan banjir menjadi skala prioritas di anggaran perubahan 2023 ini. Apalagi di APBD-Perubahan 2023 ini jumlah anggaran cukup tinggi, bahkan memcatat sejarah fiskal terbesar sepanjang Kota Bontang berdiri. 

"Nah, harusnya dengan anggaran yang besar itu, pemerintah bisa mengalokasikan untuk kebutuhan urgent, seperti penanganan banjir rob. Tolong di sikapi jangan terus dibiarkan apalagi ini bontang kuala jadi tempat wisata," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Lurah Bontang Kuala Sanusi mengatakan pihaknya telah mengusulkan penanganan banjir rob melalui Musrenbang, dengan cara  membendung banjir dengan membuat polder. Namun di tahun ini belum ada informasi penanganan.

"Rencana polder untuk penanggulangan banjir rob sudah dimasukkan melalui Musrenbang, cuman belum ada kejelasan kapan realisasinya," tuturnya. (Yy/An)