ANALOGNEWS.id, BONTANG - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang mempertanyakan realisasi Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2022.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik mengatakan dalam pandangan umum fraksi, khususnya total Bansos berupa BLT di tahun 2022 ada sebanyak Rp 4,681 miliar, namun jumlah tersebut baru terealisasi Rp 2,765 miliar atau setara 56,87 persen.

Ia pun mempertanyakan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang apa alasan sehingga realisasi anggaran tidak terserap maksimal. Padahal menurutnya anggaran yang cukup besar itu seharusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat.

Baca Lainnya :

• Bakhtiar Wakkang Kecewa, Soal Akses Jalan Bagi Warga di SDN 012 Bontang Selatan Belum Terealisasi 0
• Event 77 Dikritik Dewan, Faisal : Tidak Merata Pelaksanaannya0
• Nursalam Minta Pendirian Koperasi Tidak Pakai Kop Surat Pemerintah, Khawatir ada Pungli 0
• Komitmen Pemkot Bontang Dipertanyakan Dewan Soal Perbaikan Infrastruktur di Bontang Kuala0
• Dewan Minta Pemkot Bontang Buat Tangga Penghubung dan Jembatan Penyeberangan di Pasar Citra Mas Lokt0

"Apa Bansos tidak ada penerima sampai realisasi hanya setengah dari perkiraan. Kenapa capaian ya hanya segitu, hambatannya apa," tanya Malik.

 saat rapat kerja pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, di Kantor Sekretariat DPRD, Selasa (6/6/2023).

Tidak terserapnya anggaran itu secara maksimal dinilai Abdul Malik sangat merugikan masyarakat. Ia pun meminta agar Pemkot Bontang melakukan evaluasi pada bagian administrasi institusi pemerintah dari atas sampai bawah.

"Harus ada evaluasi dan bimbingan ataupun masukan biar tahu kendalanya. Karena mestinya dana itu bisa terserap maksimal untuk masyarakat tapi ini kenapa tidak terserap," timpalnya.

Menanggapi itu, Wakil Walikota Bontang Najirah menjelaskan kecilnya serapan anggaran Bansos itu disebabkan karena  terbaginya anggaran. Ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Disnos-PM), dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).

"Untuk Dinsos-PM belanja Bansos, yaitu BLT BBM dari periode Oktober, November, dan Desember sesuai SE Menedagri nomor 500/2316/IJ 2022. Sementara, di Dinas Perkimtan alokasi bansos diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota. Namun, karena minim ada bencana sehingga tidak terserap semua," ungkapnya. (Ar/An