ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Wacana pengalihan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disambut baik oleh Wakil DPRD Kaltim Sigit Wibowo.

Sigit menerangkan perlunya untuk memudahkan hal tersebut dan menopang kebutuhan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Untuk diketahui beberapa waktu lalu Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) juga turut membahas mengenai rencana pengalihan itu, terdapat tiga opsi yang akan direkomendasikan kepada Presiden Joko Widodo, diantaranya melakukan penundaan pemberlakuan pengalihan serentak selama tiga tahun ke depan, kemudian melakukan seleksi tenaga honorer menjadi PPPK  dengan menggunakan kriteria seleksi khusus dan tambahan dana gaji bersumber dari APBN, terakhir bagi tenaga honorer yang tidak lulus seleksi diberi kesempatan kembali.

Baca Lainnya :

• Penyediaan Pupuk Subsidi Tingkatkan Produktivitas Petani0
• Realisasi Pembangunan Bendungan Telake Berpotensi Tingkatkan Program Pertanian0
• Komisi III Belum Terima Hasil Fasilitasi Kemendagri Terhadap Pencabutan Dua Perda0
• Pengesahan RTRW Kaltim Dijadwalkan Pertengahan Maret 20230
• Lahan Pertanian Menjadi Lebih Luas di Dokumen RTRW Terbaru0

Sigit meminta agar tenaga honorer segera dialihkan menjadi PPPK dengan tidak mempersulit proses pengalihan tersebut. 

"Tujuannya kan ingin menuntaskan persoalan tenaga honorer, mudahnya dialihkan saja menjadi PPPK semua, setelah itu habis status tenaga honorer," ungkapnya Rabu (1/3/2023).

Selain itu mengenai gaji untuk PPPK, Sigit mengungkapkan apabila ke depannya anggaran itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, Pemerintah Pusat juga dapat membantu penggajian tersebut melalui APBN.

"Kita sadari, kalau semua dibebankan ke daerah juga tidak mampu, jadi solusi penggajian itu bisa dibantu lewat APBN," jelasnya.

Ia turut mengapresiasi adanya rencana pengalihan tenaga honorer menjadi PPPK, namun ia menegaskan jika hal itu berhasil dilakukan, Pemerintah Daerah jangan lagi membuka ruang untuk penerimaan tenaga honorer pemerintahan. (Ar/Adv)