ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Inisiatif peluncuran Sekolah Rakyat di Kota Samarinda dinilai sebagai langkah progresif dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan mereka yang terpaksa putus sekolah. 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai program ini sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang lebih merata dan berpihak pada kelompok rentan.

“Masalah utama banyak anak tidak sekolah bukan karena tidak mau, tapi karena situasi ekonomi dan kurangnya dukungan dari lingkungan. Sekolah Rakyat bisa menjadi jembatan harapan bagi mereka,” ujar Puji.

Baca Lainnya :

• Novan Tegaskan Guru Perlu Perlindungan Menyeluruh, Bukan Sekadar Pengabdi Kurikulum0
• Pelabuhan Baru di Kaltim Bisa Jadi Beban Jika Tanpa Perencanaan Menyeluruh0
• Banyak Izin Usaha Tak Sesuai Kondisi Lapangan, DPRD PPU Minta Evaluasi Serius Sistem OSS0
• DPRD PPU Kecewa Minimnya Koordinasi soal Rencana Pembangunan di Sekitar Bandara VVIP0
• Sekolah Rakyat di PPU Diharap Jadi Miniatur Kehidupan Sosial0

Program ini, kata Puji, akan mulai dijalankan di Kecamatan Palaran, dengan kuota awal sebanyak 100 peserta. Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat bukan sekadar menawarkan pendidikan gratis, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan hidup, penguatan karakter, serta pembelajaran nilai-nilai sosial secara intensif.

“Ini bukan sekolah biasa. Di sini, anak-anak dibina bukan hanya secara akademik, tapi juga secara emosional dan sosial. Konsep ini sangat dibutuhkan, terutama bagi mereka yang terpinggirkan oleh sistem pendidikan formal,” jelasnya.

Puji mendorong agar sinergi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial diperkuat dalam tahap implementasi. Ia menekankan pentingnya seleksi yang objektif dan akurat, agar benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling sulit.

Lebih jauh, ia berharap Sekolah Rakyat bisa menjadi model pendidikan alternatif yang bisa diperluas ke wilayah lain di Samarinda. 

“Kalau ini berhasil, kita bisa mendorong agar program serupa hadir di kecamatan lain. Pendidikan harus inklusif dan hadir di mana pun ada anak yang membutuhkannya,” tambahnya.

Puji menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek sosial, melainkan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan, apapun latar belakangnya.

“Sudah waktunya kita merombak cara pandang terhadap pendidikan. Ini bukan hanya soal sekolah, tapi soal keberadilan sosial dan masa depan generasi muda,” tutupnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)