ANALOGNEWS.id, SAMARINDA -  Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyerukan pentingnya kebijakan perlindungan yang konkret bagi para guru. 

Menurutnya, para pendidik merupakan garda terdepan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, namun selama ini kerap dibiarkan tanpa jaminan keamanan yang memadai.

“Guru tidak cukup hanya diberikan tugas mendidik. Mereka juga berhak mendapatkan rasa aman dan penghargaan atas profesinya,” ujar Novan.

Baca Lainnya :

• Pelabuhan Baru di Kaltim Bisa Jadi Beban Jika Tanpa Perencanaan Menyeluruh0
• Banyak Izin Usaha Tak Sesuai Kondisi Lapangan, DPRD PPU Minta Evaluasi Serius Sistem OSS0
• DPRD PPU Kecewa Minimnya Koordinasi soal Rencana Pembangunan di Sekitar Bandara VVIP0
• Sekolah Rakyat di PPU Diharap Jadi Miniatur Kehidupan Sosial0
• Legislator PPU Usul Sanksi Bakti untuk Pembuang Sampah, Denda Rp250 Ribu Dinilai Berat0

Ia menyoroti sejumlah kasus kekerasan terhadap guru yang terjadi di lingkungan sekolah, sebagai bukti lemahnya sistem perlindungan yang ada. 

Menurutnya, tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap tenaga pengajar bukan hanya pelanggaran individu, tapi juga mencerminkan kegagalan institusional.

Novan mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun regulasi perlindungan tenaga pendidik, lengkap dengan mekanisme pelaporan dan penanganan yang berpihak pada korban.

“Harus ada sistem yang membuat guru merasa dilindungi, bukan malah takut bersuara,” ucapnya.

Lebih dari itu, ia juga menekankan pentingnya membangun budaya penghormatan terhadap guru, dimulai dari lingkungan sekolah. Kepala sekolah, komite, dan orang tua murid diminta untuk turut berperan aktif menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan suportif.

“Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru menjalankan tugas. Bukan sebaliknya, menjadi ruang yang penuh tekanan dan konflik,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Dalam waktu dekat, Novan menyatakan Komisi IV akan menginisiasi dialog bersama Dinas Pendidikan untuk merumuskan program perlindungan tenaga pengajar secara lebih terstruktur. 

Ia menegaskan bahwa sudah saatnya keberadaan guru dipandang sebagai aset strategis, bukan sekadar pelaksana kurikulum.

“Kalau kita ingin kualitas pendidikan meningkat, maka kesejahteraan dan perlindungan guru harus jadi prioritas utama,” tandasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)