ANALOGNEWS.id, PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, melontarkan kritik keras terhadap rencana Badan Bank Tanah yang disebut-sebut bakal membangun kawasan baru di sekitar Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mempertanyakan kewenangan badan tersebut dalam merancang pembangunan skala besar tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.

Thohiron menyebut, pihak DPRD hingga kini tidak pernah diajak berdiskusi secara resmi soal proyek-proyek besar di wilayah PPU, termasuk yang berada di sekitar bandara elit tersebut. Padahal, mayoritas lahan yang terdampak secara administratif berada di PPU.

“Saya dengar mereka mau bangun ekosistem baru. Tapi setahu saya, tugas bank tanah itu hanya mengamankan tanah negara yang tidak termanfaatkan. Bukan untuk bangun kota,” ujar Thohiron. 

Baca Lainnya :

• Sekolah Rakyat di PPU Diharap Jadi Miniatur Kehidupan Sosial0
• Legislator PPU Usul Sanksi Bakti untuk Pembuang Sampah, Denda Rp250 Ribu Dinilai Berat0
• Kantor Kosong, Layanan Tersendat0
• Sampah Membayangi Tanjung Jumlai0
• DPRD PPU Soroti Pelabuhan yang Belum Modern, Tamu Bingung Identitas Daerah0

Ia juga menyoroti minimnya komunikasi antara pusat dan daerah dalam setiap rencana proyek strategis nasional. Menurutnya, hal itu kerap menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama terkait nasib masyarakat terdampak.

“Kalau ada kerja sama dengan swasta, ya silakan saja. Tapi koordinasi dengan kami hampir tidak ada. Padahal kami yang langsung bersinggungan dengan warga,” tegasnya.

Thohiron menambahkan, sejumlah aduan dari warga soal lahan dan kompensasi justru lebih banyak masuk ke DPRD ketimbang ke instansi pusat yang menjalankan proyek.

“Warga datang ke kami, padahal kami juga tidak tahu banyak soal proyeknya. Ini yang bikin kami kecewa, seolah-olah daerah hanya jadi penonton,” tuturnya.

Ia menilai, pembangunan besar-besaran di kawasan IKN tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan prosedural dan transparansi. Pemerintah pusat diminta lebih terbuka melibatkan daerah, agar pembangunan tak semata mengejar target nasional tapi juga menghormati hak-hak masyarakat lokal. (Adv)