ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Salehuddin, merespons program transmigrasi dari pemerintah pusat yang menyasar sejumlah wilayah di Kaltim, seperti Maratua (Berau), serta Kota Bangun dan Tabang (Kutai Kartanegara). Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terkait pelaksanaan program tersebut.

“Saya pikir kalau memang ada program dari pemerintah pusat, ini perlu dikoordinasikan dengan kawan-kawan kita di provinsi, kabupaten, kota. Karena ada beberapa daerah yang bahkan menyatakan penolakan. Hal ini karena persoalan agraria dan lahan memang sangat sensitif,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).

Politisi Fraksi Golkar itu menegaskan, sebelum program transmigrasi dijalankan, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi harus memastikan status lahan telah jelas secara hukum dan sosial. Langkah ini penting agar pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat setempat.

Baca Lainnya :

• Komisi IV DPRD Kaltim Tinjau RSUD AWS Samarinda Usai Kebakaran, Tekankan Evaluasi Sistem Keamanan0
• DPRD Kaltim Sidak RSUD AWS Samarinda Usai Kebakaran, Tekankan Evaluasi Sistem Keamanan dan Pelayanan0
• Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Serukan Perhatian pada Kesehatan Mental Orang Tua0
• Salehuddin Apresiasi Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara di Samarinda0
• Harga Beras di Long Apari Capai Rp1,2 Juta per Karung, DPRD Kaltim Soroti Masalah Transportasi0

“Harus betul-betul clear and clean soal lahannya. Kita yakin pemerintah punya tujuan baik, seperti memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat daerah. Tapi jangan sampai justru menciptakan jurang kesenjangan antara masyarakat transmigran dan masyarakat lokal,” tambahnya.

Salehuddin juga mengingatkan agar masyarakat lokal tidak hanya dijadikan penonton dalam program ini, tetapi turut diberi ruang dan manfaat yang sama. Ia berharap masyarakat sekitar lokasi transmigrasi mendapat perhatian yang setara, sehingga kehadiran transmigran dapat mendorong kemajuan di daerah tersebut.

“Bagaimana masyarakat lokal juga diberi ruang dalam program itu. Jadi koordinasi lintas pemerintahan sangat penting sebelum program ini direalisasikan sepenuhnya,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)