ANALOGNEWS.ID, SAMARINDA - Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap keberadaan juru parkir (jukir) liar yang masih marak ditemukan di berbagai titik strategis kota. 

Ia menyebut, praktik tersebut bukan hanya menciptakan keresahan warga, tetapi juga berdampak langsung pada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran.

Ronald mengungkapkan bahwa sistem parkir yang tidak tertata menjadi celah munculnya pungutan liar. Jukir ilegal kerap menarik biaya parkir tanpa karcis resmi dan bahkan dengan cara memaksa, sehingga merugikan pengguna jalan dan merusak citra pelayanan publik.

Baca Lainnya :

• Polemik Pendirian Gereja di Sungai Keledang, DPRD Samarinda Dorong Evaluasi dan Dialog Terbuka0
• Minim Fasilitas, Komisi IV DPRD Samarinda Nilai Pemkot Belum Maksimal Tangani Masalah Sosial0
• KNPI Kaltim Gelar Sarasehan Pemuda, Serukan Persatuan di Tengah Dinamika Organisasi0
• Abdulloh Soroti Pembatasan Aspirasi Masyarakat dan Hilangnya Hibah Rumah Ibadah di Masa Reses0
• Syahariah Mas’ud Soroti Lemahnya Kinerja DP3A dan KPAD Kaltim0

“Banyak warga mengadu karena dimintai bayaran tanpa kejelasan, tidak ada karcis, dan kadang dengan sikap arogan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Ronald.

Ia menegaskan, ketidaktertiban dalam pengelolaan parkir ini harus direspons dengan langkah nyata oleh instansi terkait. 

Ronald mendesak Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan rutin dan penindakan berkelanjutan, khususnya di titik rawan seperti pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, rumah sakit, hingga fasilitas umum lainnya.

“Kalau dibiarkan, ini jadi penyakit menahun. Padahal potensi PAD dari parkir cukup besar. Jangan sampai uang yang seharusnya masuk ke kas daerah malah masuk ke kantong pribadi,” tegasnya.

Ronald juga menilai perlu adanya pembenahan sistem retribusi parkir agar lebih transparan dan terintegrasi. Ia berharap ke depan Pemkot Samarinda bisa mengembangkan sistem digital atau non-tunai untuk pembayaran parkir agar celah pungli semakin tertutup.

“Solusi jangka panjangnya adalah sistem yang terbuka dan akuntabel. Tapi dalam jangka pendek, kita perlu ketegasan dalam penegakan aturan,” tambahnya.

Menurutnya, penataan parkir yang rapi akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membenahi sektor pelayanan publik.

“Kalau pemerintah tegas, masyarakat juga akan lebih percaya. Jangan sampai citra kota rusak hanya karena ulah segelintir jukir liar,” pungkas Ronald. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)