ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti lemahnya peran Pemerintah Kota dalam menangani persoalan sosial, khususnya terkait fasilitas untuk anak jalanan dan warga terlantar. 

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyampaikan bahwa hingga saat ini penanganan sosial masih sangat bergantung pada inisiatif lembaga swasta dan yayasan, bukan dari upaya langsung pemerintah.

"Belum ada rumah singgah milik Pemkot yang bisa dikatakan representatif. Penanganan yang dilakukan selama ini sifatnya masih sementara, dan sebagian besar diserahkan kepada yayasan yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Ini seharusnya menjadi perhatian serius," ujar Novan.

Baca Lainnya :

• KNPI Kaltim Gelar Sarasehan Pemuda, Serukan Persatuan di Tengah Dinamika Organisasi0
• Abdulloh Soroti Pembatasan Aspirasi Masyarakat dan Hilangnya Hibah Rumah Ibadah di Masa Reses0
• Syahariah Mas’ud Soroti Lemahnya Kinerja DP3A dan KPAD Kaltim0
• Syarifatul Syadiah Soroti Pemindahan Upacara HUT RI ke Jakarta: IKN Seharusnya Jadi Pusat Perayaan0
• Salehuddin Sosialisasikan Perda Pendidikan Pancasila di Kukar: Perkuat Nilai Kebangsaan di Era Digit0

Ia menambahkan bahwa keterbatasan infrastruktur sosial serta ketergantungan terhadap pihak ketiga menjadi tantangan utama dalam membangun sistem layanan sosial yang berkelanjutan di Kota Samarinda.

Ketiadaan lembaga rehabilitasi sosial milik pemerintah, menurut Novan, turut memengaruhi keberhasilan proses pemulihan dan pemberdayaan kelompok rentan. “Pemerintah kota seharusnya mengambil peran utama, bukan sekadar mengandalkan peran pihak lain,” tegasnya.

Selain rumah singgah, Novan juga menyoroti kurangnya sarana pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan RT, serta belum meratanya fasilitas posyandu di berbagai wilayah.

Ia berharap pada tahun anggaran 2026, Pemkot dapat mulai merealisasikan pembangunan setidaknya setengah dari kebutuhan rumah singgah dan sarana pemberdayaan, sebagai wujud kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan sosial secara menyeluruh.

“Tanpa langkah konkret dan sistematis, persoalan sosial akan terus berulang. Kita perlu pendekatan jangka panjang, bukan hanya penanganan sesaat,” tutup politisi dari Partai Golkar itu. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)