ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Puji Setyowati minta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim membantu mempercepat proses akreditasi seluruh rumah sakit dan Puskesmas di seluruh wilayah Kaltim.

Puji Setyowati mengatakan, pelayanan dasar seperti kesehatan harus memiliki sertifikat, sebab dalam pelayanan tidak hanya alat yang mumpuni dibutuhkan, melainkan harus ditopan sumber daya manusia yang mumpuni. 

“Pelayanan dasar itu harus punya sertifikasi. Dalam pelayanannya tidak hanya tersedia alat-alat yang cukup, tetapi juga sumber daya manusia yang mumpuni,” kata Puji Setyowati.

Baca Lainnya :

• DPRD Bontang Gelar Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Lima Raperda0
• DPRD Soroti Penyerapan APBD OPD di Pemkot Bontang Tidak Maksimal0
• Bau Tak Sedap dari Pembuangan Limbah BCM, Warga Melapor ke DPRD0
• Samsun Imbau Masyarakat Tak Perlu Risau Terkait Degradasi Hutan di Wilayah IKN0
• Antusiasme Masyarakat Salo Cella Hadiri Soswasbang DPRD0

Dijelaskan Puji bahwa, akreditasi adalah salah satu syarat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit yang memiliki peralatan canggih juga perlu dukungan tenaga kesehatan yang mumpuni.

Dia sebut, Komisi IV DPRD Kaltim berkomitmen untuk mengawasi dan mendukung akreditasi di pelayanan dasar seperti Puskesmas.

“Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang terdekat dengan masyarakat, sehingga akreditasi itu penting dalam peningkatan pelayanannya. Jadi, tidak terjadi penumpukan di rumah sakit,” jelas Puji.

Puji mengungkapkan bahwa, sumber daya manusia kesehatan di Kaltim sampai saat ini masih belum merata. Meskipun secara rasio tenaga kesehatan secara keseluruhan ada kecukupan, namun sebarannya tidak merata. Terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih kekurangan dokter spesialis.

“Kami minta dokter-dokter spesialis ini juga mau di rumah pelayanan-pelayanan dasar yang ada di wilayah 3T. Kalau pemerintah menyiapkan fasilitas dan insentif yang memadai, saya pikir itu akan memotivasi mereka,” terangnya.

Misalkan, kata Puji, Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki dana cukup besar untuk pengembangan kesehatan. Hal ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk membuat perencanaan yang matang dan menyeluruh. Mulai dari sarana prasarana, penyiapan tenaga medis, hingga reward dan kompensasi bagi tenaga ahli atau dokter spesialis. 

“Jangan sampai ada orang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” imbuhnya.

Termasuk BPJS, pihaknya juga sekarang mau melihat lagi. Karena dengan adanya COVID -19 kemarin, ternyata begitu banyak keluhan di masyarakat tentang pelayanan BPJS Kesehatan.

 “Nah itu juga nanti akan jadi fokus kami,  Insyaallah setelah Januari akan dikoordinasikan,”  ujar Puji. (Adv)