ANALOGNEWS.id, BONTANG -  DPRD Bontang menilai penyerapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum maksimal.

Hal itu diungkapkan Wkil Ketua DPRD Bontang Agus Haris, dia menyoroti OPD di lingkup pemkot yang belum maksimal penyerapannya.

Dia bilang, awal Oktober lalu angka penyerapan masih 40 persen, hal itu menimbulkan kekhawatiran terjadinya SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran).

Baca Lainnya :

• Bau Tak Sedap dari Pembuangan Limbah BCM, Warga Melapor ke DPRD0
• Samsun Imbau Masyarakat Tak Perlu Risau Terkait Degradasi Hutan di Wilayah IKN0
• Antusiasme Masyarakat Salo Cella Hadiri Soswasbang DPRD0
• Uji Publik Raperda Ponpes Kaltim Rampung Dilaksanakan0
• Seno Aji Perjuangkan 40 Persen Tenaga Kerja Lokal Isi Pembangunan di IKN0

Dia katakan, seharusnya penyerapan anggaran hingga November ini mencapai 80 persen. “Apalagi ini tersisa 1,5 bulan khawatir tidak tercapai 100 persen,” kata Agus Haris kepada awak media.

Politisi Partai Gerindra ini pun menyayangkan pemerintah yang hingga akhir tahun 2023 ini tidak maksimal menyerap anggaran. Pihaknya pun telah menanyakan penyebab masih minimnya serapan anggaran ke OPD terkait.

“Kalau penjelasan dari pemerintah masih ada beberapa item pekerjaan yang belum melakukan pembayaran atau pencairan anggaran dan yg tercatat daat ini itu yang sudah selesai,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut jika serapan ini tidak digenjot maka akan menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Berdasarkan APBD Perubahan, jumlah pagu anggaran mencapai Rp 2.532.272.667.551. Sementara sisa anggaran yakni Rp 1,5 triliun. Angka ini terambil dari 31 OPD, Setda, Setwan, dan RSUD Taman Husada.

Pihaknya meminta kepala daerah untuk terus menggenjot kinerja OPD dalam penyerapan anggaran. Beberapa program pun terlaksana diakhir tahun. Mulai dari pengadaan motor RT, pembagian laptop untuk sekolah PAUD, serta kenaikan insentif ketua RT dan penggiat agama. (*)