ANALOGNEWS.id, BONTANG - Warga yang bermukim di sekitar area perusahaan PT Puouk Kaltim alias warga buffer zone masih sulit mendapatkan pekerjaan. 

Padahal, warga yang bermukim di Kelurahan Loktuan dan Guntung, area buffer zone PT Pupuk Kaltim merupakan masyarakat yang paling dekat dengan perusahaan pupuk milik BUMN itu. 

Artinya, warga tersebut juga yang menjadi orang paling terdampak dari polisi, debu dan bau amoniak yang berasal dari pabrik PT Pupuk Kaltim. 

Baca Lainnya :

• Ketua DPRD Bontang Buka Suara soal Dugaan Pelecehan yang Dilakukan Pimpinan Pompes 0
• Akses Jalan Kampung Wisata BK Belum Diperbaiki, Aco Minta Keseriusan Pemkot0
• Pimpinan DPRD Nilai Program Penanggulangan Banjir Wali Kota Bontang Berhasil0
• Persiapkan Diri Jadi Kota Pariwisata, Dewan Dorong Massifkan Promosi Wisata 0
• Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal Masih Minim, Dewan Minta Loker Dibuka Satu Pintu0

Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang Muslimin mengatakan kelompok pemuda dari area buffer zone telah menyampaikan keluhan. Dia menyebutkan pemuda dari Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu alias IPLB menyampaikan kesulitan warga buffer zone yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Padahal, perusahaan raksasa itu beraktivitas setiap hari di wilayah tempat tinggal mereka. Muslimin juga menyebut, jika IPLB juga meminta adanya transparansi mengenai jumlah pekerja yang berasal dari Loktuan dan

Guntung. Agar ada ukuran jelas terkait pemberdayaan yang dilakukan PT Puouk Kaltim kepada warga buffer zone. 

"Karena yang hadir hanya anak perusahaan saja yang penerimaan karyawan hanya sedikit. Masalah utama yang disampaikan IPLB itu ditujukan untuk PKT, namun tidak hadir," ujarnya, Senin (20/11/2023) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) ketiga antara Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu (IPLB), DPRD Bontang, dan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Bontang. 

Dalam RDP itu, PT Pupuk Kaltim (PKT) tidak memenuhi hadir. PKT kembali mangkir dari panggilan DPRD. Padahal rapat itu merupakan RDP ketiga. 

Muslimin pun mengaku akan menjadwalkan kembali RDP untuk menghadirkan PKT. Sebab perusahan ini yang menjadi kunci utama permasalahan yang disampaikan IPLB. 

Sebab kata Muslimin, pihaknya sangat menunggu tanggapan dari pihak PT Pupuk Kaltim terkait keluhannya IPLB. "Kalau tidak hadir tidak ada solusi yang bisa kami tawarkan," kata Muslimin. 

Dia pun menegaskan, dirinya bersama anggota Komisi I yang lain akan melakukan sidak ke perusahaan, jika PKT kembali tidak memenuhi

surat undangan yang diberikan. Sebab, jika kelurahan ini tidak mendapat tanggapan dari masyarakat, dia khawatir akan kembali terjadi demonstrasi yang dapat mengganggu aktivitas peusahaan dan warga sekitar. 

"Khawatirnya nanti ada demo atau hal-hal tidak diinginkan lainnya yang terjadi jika tidak ada kesepakatan yang didapatkan," kata Muslimin. (*)