- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
PKB Dorong Penguatan Peran Jamkrida untuk UMKM Kaltim

Keterangan Gambar : Juru bicara Fraksi PKB, Abdurahman KA. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur mendorong optimalisasi peran PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dorongan ini disampaikan melalui juru bicara Fraksi PKB, Abdurahman KA, pada Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang II Tahun 2025, yang membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait penyertaan modal pemerintah daerah.
“Jamkrida bukan sekadar BUMD, tetapi instrumen strategis untuk memperluas akses permodalan UMKM. Penyertaan modal yang dibahas harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas Jamkrida agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).
Baca Lainnya :
- PKB Soroti Urgensi Revisi Perda PT Migas Mandiri Pratama0
- PDIP Minta Pemprov Perjelas Substansi Revisi Perda BUMD0
- Gerindra Dukung Revisi Dua Perda BUMD Kaltim0
- Fraksi PAN–Nasdem Desak Revisi Perda Jamkrida untuk Perkuat UMKM0
- Fraksi PKS Minta Revisi Perda Jamkrida Berpihak pada UMKMK0
Fraksi PKB menilai peran Jamkrida semakin vital di tengah kondisi ekonomi pasca-pandemi dan fluktuasi harga komoditas global. Karena itu, perusahaan dituntut menyesuaikan strategi bisnis dengan perkembangan teknologi keuangan (fintech) dan pembiayaan digital.
Abdurahman juga menekankan perlunya pemerataan layanan hingga daerah terpencil seperti Mahakam Ulu, Kutai Timur, dan Berau.
“Jangan sampai Jamkrida hanya berfokus di kota besar. Potensi ekonomi pedalaman sangat besar dan harus dijangkau,” tegasnya.
Selain itu, PKB meminta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana penyertaan modal. Setiap rupiah APBD, kata Abdurahman, harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar menambah aset perusahaan.
Raperda penyertaan modal PT Jamkrida akan dibahas lebih lanjut di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Fraksi PKB berharap prosesnya berjalan transparan, melibatkan berbagai pihak, dan menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat UMKM di seluruh wilayah Kaltim. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
