- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
PKB Dorong Penguatan Peran Jamkrida untuk UMKM Kaltim

Keterangan Gambar : Juru bicara Fraksi PKB, Abdurahman KA. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur mendorong optimalisasi peran PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dorongan ini disampaikan melalui juru bicara Fraksi PKB, Abdurahman KA, pada Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang II Tahun 2025, yang membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait penyertaan modal pemerintah daerah.
“Jamkrida bukan sekadar BUMD, tetapi instrumen strategis untuk memperluas akses permodalan UMKM. Penyertaan modal yang dibahas harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas Jamkrida agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).
Baca Lainnya :
- PKB Soroti Urgensi Revisi Perda PT Migas Mandiri Pratama0
- PDIP Minta Pemprov Perjelas Substansi Revisi Perda BUMD0
- Gerindra Dukung Revisi Dua Perda BUMD Kaltim0
- Fraksi PAN–Nasdem Desak Revisi Perda Jamkrida untuk Perkuat UMKM0
- Fraksi PKS Minta Revisi Perda Jamkrida Berpihak pada UMKMK0
Fraksi PKB menilai peran Jamkrida semakin vital di tengah kondisi ekonomi pasca-pandemi dan fluktuasi harga komoditas global. Karena itu, perusahaan dituntut menyesuaikan strategi bisnis dengan perkembangan teknologi keuangan (fintech) dan pembiayaan digital.
Abdurahman juga menekankan perlunya pemerataan layanan hingga daerah terpencil seperti Mahakam Ulu, Kutai Timur, dan Berau.
“Jangan sampai Jamkrida hanya berfokus di kota besar. Potensi ekonomi pedalaman sangat besar dan harus dijangkau,” tegasnya.
Selain itu, PKB meminta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana penyertaan modal. Setiap rupiah APBD, kata Abdurahman, harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar menambah aset perusahaan.
Raperda penyertaan modal PT Jamkrida akan dibahas lebih lanjut di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Fraksi PKB berharap prosesnya berjalan transparan, melibatkan berbagai pihak, dan menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat UMKM di seluruh wilayah Kaltim. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
