- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Ketua DPRD Kaltim Soroti Kesenjangan Pendidikan di Daerah Terpencil
.jpg)
Keterangan Gambar : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti kesenjangan kualitas pendidikan di daerah terpencil Kalimantan Timur.
Hasanuddin menilai kondisi pendidikan di wilayah tersebut masih jauh dari ideal. Peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan fasilitas layak, dan ketersediaan guru menjadi perhatian utama.
Baca Lainnya :
- Yonavia Bagikan Perjalanan Karier dan Motivasi untuk Generasi Muda0
- DPRD Kaltim Soroti Jalan Rusak dan Dorong Pengembangan Wisata Merabu0
- Bapemperda DPRD Kaltim Fokus Propemperda 2026 dan Revisi Perda Sungai Mahakam0
- DPRD Kaltim Studi Tiru Pengelolaan CSR ke Kalbar0
- DPRD Kaltim Tekankan Prioritas Air, Energi, dan Pupuk0
“Kalau Kaltim ingin generasi kita unggul, semua anak harus punya akses pendidikan yang layak, tanpa terkecuali,” ujarnya.
Menurut Hasanuddin, masih banyak sekolah di Kaltim yang kekurangan ruang kelas, laboratorium, dan bahkan tempat duduk. Beberapa siswa terpaksa belajar sambil lesehan karena keterbatasan sarana.
Selain itu, kekurangan tenaga pengajar juga menjadi masalah serius. Beberapa sekolah hanya memiliki satu atau dua guru yang harus menangani semua mata pelajaran.
“Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus bertindak,” tegasnya.
Hasanuddin mendorong pemerintah daerah, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi, untuk fokus pada pemerataan pendidikan. Menurutnya, distribusi guru yang merata dan penyediaan infrastruktur sekolah menjadi kunci menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas.
“Kalau semua pihak serius, didukung kebijakan dan anggaran yang tepat, saya yakin pendidikan di Kaltim bisa jauh lebih baik,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
