ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dalam rangka studi tiru pengelolaan dana sosial dan Corporate Social Responsibility (CSR), Sabtu (6/9/2025). Kegiatan ini turut melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kaltim dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim.

Rombongan dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, dan diterima langsung oleh Kepala Bappeda Kalbar, Mahmudah, beserta jajaran. Turut hadir anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, Syahariah Mas’ud, dan Damayanti, serta Ketua BAZNAS Kaltim, KH. Ahmad Nabhan, dan Kepala Biro Kesra Kaltim, Dasmiah, bersama tim.

Dalam forum diskusi, Darlis menyampaikan bahwa Kalbar dinilai berhasil mengelola CSR secara terintegrasi dan terkoordinasi langsung oleh pemerintah provinsi. Model ini menjadi acuan penting bagi Kaltim yang tengah merancang sistem pengelolaan CSR berbasis kelembagaan. “Kami melihat pengelolaan CSR di Kalbar berjalan baik dan terstruktur. Karena itu, kami melakukan studi tiru ini dengan harapan pengelolaan CSR di Kaltim dapat dimandatkan kepada BAZNAS sebagai lembaga yang kredibel dan berpengalaman,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Tekankan Prioritas Air, Energi, dan Pupuk0
• Ekti Imanuel Paparkan Peran DPRD di Paroki HKY Mangkupalas0
• Yonavia Dorong Dukungan UMKM Perempuan di Kubar dan Mahulu0
• Muhammad Husni Fahruddin Dorong Penguatan UMKM Kaltim0
• Muhammad Samsun Dorong Pertanian Kaltim Jadi Pilar Ketahanan Pangan Hadapi IKN0

Ia menambahkan, pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), dan CSR perlu dikonsolidasikan agar lebih efektif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin CSR dari seluruh perusahaan di Kaltim bisa dikumpulkan dan dikelola secara terkoordinir, sehingga manfaatnya lebih terasa dan mendukung program pemerintah daerah,” paparnya.

Darlis juga menekankan meskipun pendekatan Kalbar dan Kaltim berbeda di mana Kalbar mengelola CSR langsung melalui tim pemerintah, sementara Kaltim berencana menyerahkan mandat kepada BAZNAS tujuannya tetap sama, yakni memastikan dana sosial digunakan secara optimal dan tepat sasaran. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)