ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat internal pada Sabtu (6/9/2025). Rapat ini dilakukan sebagai langkah percepatan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sekaligus persiapan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Bapemperda se-Kaltim.

Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menjelaskan rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan bahwa setiap regulasi yang dibentuk harus menghadirkan manfaat nyata dan tidak memberatkan masyarakat. “Jangan sampai perda yang kita buat justru menyulitkan masyarakat. Kita harus fokus pada regulasi yang mampu memberikan manfaat konkret,” tegas Demmu.

Salah satu rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang menjadi perhatian khusus adalah revisi Perda Nomor 1 Tahun 1989 tentang Lalu Lintas Sungai Mahakam. Aturan ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan keselamatan pelayaran, serta melindungi infrastruktur vital seperti jembatan dan dermaga di sepanjang Sungai Mahakam.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Studi Tiru Pengelolaan CSR ke Kalbar0
• DPRD Kaltim Tekankan Prioritas Air, Energi, dan Pupuk0
• Ekti Imanuel Paparkan Peran DPRD di Paroki HKY Mangkupalas0
• Yonavia Dorong Dukungan UMKM Perempuan di Kubar dan Mahulu0
• Muhammad Husni Fahruddin Dorong Penguatan UMKM Kaltim0

Selain itu, rapat juga membahas sejumlah Ranperda lain, di antaranya tentang Penanggulangan HIV/AIDS, Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta beberapa Ranperda inisiatif DPRD Kaltim. Namun, seluruh usulan tersebut ditegaskan harus lebih dulu melengkapi persyaratan administratif sebelum masuk tahap pembahasan.

Bapemperda DPRD Kaltim juga menyepakati rencana pertemuan bersama perwakilan Bapemperda kabupaten/kota se-Kaltim. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menyatukan visi pembentukan regulasi di daerah.

“Pertemuan ini sangat penting untuk menyatukan visi dan misi kita dalam menghadapi tantangan. Kami ingin koordinasi ini bisa menghasilkan solusi konkret untuk Bumi Etam,” pungkas Demmu. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)