- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Jelang Lonjakan Penduduk IKN, DPRD PPU Desak Percepatan Penambahan Armada Sampah

Keterangan Gambar : Anggota Komisi III DPRD PPU, Adjie Noval Endyar. (*)
ANALOGNEWS.id, PPU – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti lambannya kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi ledakan volume sampah seiring pertumbuhan penduduk akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD PPU, Adjie Noval Endyar, yang mendesak percepatan penambahan armada pengangkut sampah.
“Sampah ini harus ditangani lebih serius. IKN ini bukan main-main, dampaknya akan besar bagi kita di PPU,” tegas Adjie.
Ia menilai, sistem pengelolaan sampah di PPU saat ini masih konvensional dan belum siap menghadapi perubahan demografis yang akan terjadi dalam waktu dekat. Penambahan penduduk, kata dia, otomatis akan meningkatkan produksi sampah harian secara signifikan.
Baca Lainnya :
- Struktur Tanah Labil, Thohiron Dorong Jalan Beton Jadi Solusi Permanen di PPU0
- Thohiron Kritik Skema PJLP, Desak Kepastian Nasib Mantan THL di PPU0
- Syahrudin Dukung Sekolah Rakyat di PPU, Asal Tidak Jadi Proyek Elit dan Tujuannya Jelas0
- Minim Koordinasi, DPRD PPU Soroti Nasib Desa dan Warga Lokal di Kawasan IKN0
- DPRD PPU Soroti Peran Dewan Pengawas yang Harus Aktif Kawal Layanan Kesehatan RSUD0
“Kalau armada dan sistemnya masih seperti sekarang, bisa-bisa kita kewalahan. Harusnya dari sekarang sudah dipersiapkan,” ujarnya.
Adjie mengungkapkan bahwa usulan penambahan armada sampah sebenarnya sudah pernah dibahas beberapa tahun lalu. Namun, progresnya dinilai minim karena kurangnya dorongan kuat dari dinas terkait.
“Usulan itu sudah masuk, tapi suaranya kurang nyaring. DLH harus lebih aktif, jangan pasif. Jemput bola ke kepala daerah, minta dukungan politik,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan langsung kepada kepala daerah, termasuk Wakil Bupati, agar isu persampahan mendapat porsi perhatian yang lebih besar dalam perencanaan anggaran.
Menurutnya, jika tak segera ditangani, beban lingkungan dan operasional di PPU akan makin berat, terutama saat gelombang migrasi penduduk mulai memuncak akibat aktivitas pembangunan IKN. (*)










.jpg)
