ANALOGNEWS.id, PPU – Minimnya koordinasi antara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menuai sorotan tajam. Wakil Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengaku kecewa karena hingga kini belum ada respons dari OIKN meski lembaganya telah dua kali mengirim surat resmi.

"Sudah dua kali kami bersurat ke OIKN, tapi belum juga ada jawaban. Padahal kami ingin menjalin komunikasi yang baik karena sebagian wilayah IKN itu masih berada di Kabupaten PPU," ujar Syahrudin kepada awak media. 

Syahrudin menilai DPRD sebagai representasi masyarakat daerah seharusnya dilibatkan dalam pembahasan kebijakan strategis terkait IKN, terutama yang berdampak langsung pada desa-desa dan warga lokal. Ia mempertanyakan kejelasan status administratif desa-desa yang kini masuk dalam kawasan IKN.

Baca Lainnya :

• DPRD PPU Soroti Peran Dewan Pengawas yang Harus Aktif Kawal Layanan Kesehatan RSUD0
• Pengelolaan Sampah Dinilai Tak Bisa Hanya Tanggung Jawab Pemerintah0
• Pelabuhan Baru Dinilai Tak Cukup Dibangun, Kawasan Sekitarnya Diminta Siap Tumbuh0
• Perubahan Pola Pikir Petani Tak Bisa Instan, Edukasi Jadi Kunci Keberhasilan MT 20
• Tak Cukup Hanya Dibangun, Pelabuhan Baru Diminta Jadi Ikon Daerah0

"Desa-desa itu nanti statusnya seperti apa? Apakah tetap desa, diubah jadi kelurahan, atau malah diberi nama baru yang lebih modern? Tidak ada informasi yang kami terima sejauh ini," lanjutnya.

Ia juga menyoroti ketidakjelasan peran tenaga kerja lokal dalam pembangunan IKN. Menurutnya, hingga kini belum ada pemutakhiran data atau laporan resmi terkait keterlibatan warga setempat dalam proyek strategis nasional tersebut.

"Kami hanya ingin tahu, bagaimana keterlibatan warga kita? Apa mereka terakomodasi sebagai tenaga kerja? Karena fasilitas umum dan infrastruktur di sana juga masih kita yang tanggung," tegasnya.

DPRD PPU pun mendesak OIKN untuk segera membuka ruang dialog terbuka demi menghindari kesimpangsiuran informasi serta memastikan bahwa hak dan aspirasi masyarakat lokal tetap terlindungi di tengah geliat pembangunan IKN. (*)