Analog News, Kutai Timur — Kunjungan Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, ke sejumlah desa di wilayah hulu Kutai Timur mendapat perhatian dari masyarakat. Perjalanan panjang selama tiga hari dengan medan yang cukup berat dinilai sebagai langkah positif dalam melihat langsung persoalan infrastruktur yang selama ini dirasakan warga.

Pemuda Muara Ancalong, Gilang, menilai kehadiran Wakil Bupati ke desa-desa hulu bukan sekadar agenda kerja, melainkan bentuk kepedulian terhadap kondisi riil masyarakat pedalaman.

“Perjalanan yang ditempuh tidak mudah. Ini menunjukkan ada kemauan untuk melihat langsung kondisi jalan yang selama ini menjadi keluhan warga,” ujar Gilang, Rabu (10/12/2025).

Baca Lainnya :

• Jamin Keamanan Konsumen, DPMPTSP Bontang Minta Pelaku Usaha Pangan Wajib Kantongi SLHS0
• DPMPTSP Sebut Tol Samarinda–Bontang Jadi Pengungkit Daya Saing Kawasan Industri Bonles0
• DPMPTSP Bontang Terapkan Pengawasan Usaha Berbasis Risiko0
• DPMPTSP Perkuat Standar Keselamatan Pasien, Perizinan Penata Anestesi Kini Lebih Ketat dan Digital0
• DPMPTSP Bontang Kawal Investasi, Pabrik Sabun Berbasis CPO Siap Dibangun di Bontang Lestari0

Menurutnya, persoalan jalan di wilayah hulu Kutai Timur bukan masalah baru. Sejumlah ruas, termasuk jalan poros Long Tesak–Long Poq Baru di Kecamatan Muara Ancalong, sudah lama menjadi satu-satunya akses warga namun kondisinya kerap menyulitkan, terutama saat musim hujan.

“Bagi warga, jalan ini bukan soal nyaman atau tidak. Ini soal bisa beraktivitas atau tidak. Mau ke sekolah, berobat, sampai menjual hasil kebun, semuanya bergantung pada akses jalan,” katanya.

Gilang juga menanggapi penjelasan Wakil Bupati terkait status jalan yang sebagian berada di wilayah konsesi perusahaan. Menurutnya, secara aturan hal tersebut dapat dipahami, namun di lapangan masyarakat tetap membutuhkan kehadiran pemerintah daerah.

“Warga tidak pernah melihat batas konsesi. Yang mereka rasakan hanya apakah bisa lewat atau justru terisolasi. Karena itu, pemerintah tetap punya peran penting untuk memastikan akses dasar warga tidak terputus,” jelasnya.

Terkait rencana pemerintah daerah yang akan mengambil alih penanganan jalur Long Tesak–Long Poq Baru dan menganggarkannya pada 2026, Gilang menyambut baik langkah tersebut. Namun ia berharap rencana itu benar-benar menjadi prioritas dan tidak berhenti pada pernyataan semata.

“Kami tentu mengapresiasi komitmen itu. Tapi pengalaman di lapangan membuat warga berharap lebih dari sekadar janji. Yang dibutuhkan adalah kepastian pelaksanaan,” ujarnya.

Sebagai pemuda daerah, Gilang menegaskan bahwa sikap tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah, melainkan dukungan yang disertai harapan dan pengawasan publik.

 “Kami ingin pembangunan berjalan konsisten. Kalau sudah turun dan melihat langsung, harapannya tindak lanjutnya nyata dan berdampak langsung bagi warga,” katanya.

Gilang menambahkan, perbaikan jalan di wilayah hulu seharusnya menjadi prioritas pembangunan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

 “Kalau jalan di hulu bisa dibenahi, efeknya akan sangat besar. Ekonomi warga bergerak, akses pendidikan lebih lancar, dan pelayanan kesehatan lebih mudah dijangkau,” tutupnya.