- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Hartono Basuki Soroti Minimnya Fasilitas RS di Paser, Dorong Benkeu Kesehatan dari Provinsi

Keterangan Gambar : Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), HartonoBasuki. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Minimnya fasilitas infrastruktur rumah sakit di Kabupaten Paser menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hartono Basuki. Ia menilai kondisi layanan kesehatan di wilayah tersebut masih jauh dari memadai dan memerlukan intervensi dari pemerintah provinsi.
“Pelayanan kesehatan di Kabupaten Paser belum layak disebut memadai. Rumah sakit umum daerah di sana bahkan belum memiliki peralatan penting seperti CT scan, sehingga pasien harus dirujuk ke Balikpapan yang jaraknya cukup jauh,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini, belum lama ini.
Menurut Hartono, kesenjangan infrastruktur kesehatan seperti ini menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Terlebih, sektor kesehatan merupakan layanan dasar yang seharusnya bisa diakses secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
Baca Lainnya :
- Angka Stunting di Kukar Terus Menurun, DPRD Kaltim Apresiasi Peran Ketua RT dan Serukan Penguatan Ke0
- Firnadi Ikhsan Sosialisasikan Perda Ketertiban Umum di Kubar: Perkuat Peran Masyarakat dalam Mewujud0
- Firnadi Dukung Jalur Sungai untuk Angkutan Tambang: Jalan Umum Harus Kembali untuk Rakyat0
- DPRD Kaltim Dorong Pemuda Kuasai Skill Hadapi Tantangan Pembangunan dan IKN0
- Rencana Pembangunan RS Internasional di Samarinda Disambut Positif, DPRD Ingatkan Pemerataan Layanan0
Ia menyebut, ketimpangan pembangunan kesehatan tak bisa semata-mata diserahkan kepada kemampuan fiskal daerah. Dukungan dari Pemerintah Provinsi melalui skema Bantuan Keuangan (Benkeu) harus menjadi bagian penting dalam mengatasi keterbatasan anggaran di daerah.
“Pembangunan bidang kesehatan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kekuatan fiskal kabupaten, apalagi Paser termasuk daerah dengan keterbatasan anggaran. Maka Benkeu dari provinsi bukan sekadar transfer dana, tapi juga alat pemerataan,” tegasnya.
Hartono berharap, komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mendukung daerah melalui Benkeu bisa diwujudkan dalam bentuk program yang nyata dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Benkeu harus diarahkan ke sektor strategis seperti kesehatan. Saya harap ini jadi prioritas dalam pembahasan anggaran tahun mendatang,” lanjutnya.
Sebagai pembanding, Hartono menyinggung kondisi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menurutnya menunjukkan kemajuan cukup signifikan dalam layanan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah kehadiran Rumah Sakit Hernia yang kini menjadi rujukan masyarakat sekitar.
“PPU menunjukkan perkembangan yang lebih baik, dan itu tak lepas dari pengaruh kehadiran IKN Nusantara. Tapi jangan sampai ini justru menciptakan jurang ketimpangan baru dengan daerah sekitar seperti Paser,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
