ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni menyebut ada dua aduan masyarakat yang masuk terkait pelayanan listrik dan air bersih dari warga Desa di Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon. Dia minta dua aduan masyarakat tersebut mestinya menjadi prioritas pemerintah.

"Karena dua pelayanan ini merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Jadi pemerintah harus merealisasikan dan memprioritaskan keinginan warga," sebutnya kepada awak media beberapa waktu lalu saat ditemui di ruang kerjanya.

Lanjut Joni. Permasalahan layanan listrik yang menjadi keluhan warga Desa Tepian Langsat telah dikomunikasikan kepada pihak perusahaan listrik negara (PLN) Kutai Timur. Akan tetapi, kata dia, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut masih terkendala anggaran dari pusat.

Baca Lainnya :

• DPRD Kutim Ingatkan Perusahaan Agar Menjaga Ekosistem Hutan0
• DPRD Kutim Kritik Pembuatan Payung Hukum, Sebut Banyak Perda Mandul0
• Silpa APBD Jadi Sorotan Ketua Pansus LKPJ Pemkab Kutim 0
• DPRD Kutim Dorong Pemerintah Prioritaskan Pendidikan, Terutama di Wilayah 3T0
• Ketua DPRD Kutim Apresiasi Langkah Pemerintah Angkat 1.017 Honoree jadi PPPK0

"Kalau memang anggaran dari pusat sudah disalurkan, harusnya bisa segera direalisasikan. Karena warga Desa Tepian Langsat sangat menanti layanan listrik. Begitu juga dengan persoalan air bersih. Pemerintah mesti mencari solusi," tuturnya.

Ia menjelaskan, penduduk Desa Tepian Langsat rata-rata memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah. Meski demikian, masyarakat memiliki potensi besar dalam mengembangkan taraf yang lebih baik. Namun harus didukung pelayanan listrik dan air bersih yang prima.

"Berbeda lagi dengan soal layanan perusahaan daerah air minum (PDAM). Kendala utama dalam pelayanan yaitu tidak adanya pusat distribusi air di daerah itu. Semoga pemerintah segera memberikan jawaban dan solusi bagi masyarakat setempat," katanya.

Sebagai perwakilan rakyat di parlemen, Joni berkomitmen untuk selalu memperjuangkan hak masyarakat. Tidak hanya bagi Desa Tepian Langsat. Akan tetapi seluruh daerah Kutai Timur yang belum mendapat pelayanan yang memadai dari pemerintah. (Adv)

Views: 938