- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Silpa APBD Jadi Sorotan Ketua Pansus LKPJ Pemkab Kutim

Keterangan Gambar : Ketua Pansus LKPJ Pemkab Kutai Timur tahun anggaran 2023, Hepnie Armansyah. (ist)
ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Kutai Timur (Kutim) tahun anggaran 2023, Hepnie Armansyah menyoroti besaran sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) yang dianggap menciderai kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini sangat buruk. Bahkan mencerminkan ketidakmampuan daerah dalam menyerap anggaran. Mulai dari perencanaan dan sistem kerja di pemerintahan,” katanya belum lama ini kepada awak media.
Baca Lainnya :
- DPRD Kutim Dorong Pemerintah Prioritaskan Pendidikan, Terutama di Wilayah 3T0
- Ketua DPRD Kutim Apresiasi Langkah Pemerintah Angkat 1.017 Honoree jadi PPPK0
- Mengupayakan Masa Depan Berkelanjutan: Perjalanan Menuju Kota Hijau0
- Dewan Komitmen Jalankan Rekomendasi BPK Usai Kutim Raih Opini WTP0
- Arfan Dorong Pemda Membenahi Sektor Pariwisata untuk Tingkatkan PAD0
Kata dia, tingginya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kutim tentu menjadi suatu keunggulan dalam melakukan suatu pembangunan. Akan tetapi tidak dimaksimalkan untuk melakukan penyerapan. Sehingga pembangunan infrastruktur maupun pembangunan lainnya lamban untuk ditingkatkan.
“Mustinya bisa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Silpa dua tahun berturut-turut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya,” sebut pria yang juga Ketua Komisi B DPRD Kutim.
Diketahui, Silpa Kutai Timur tahun anggaran 2023 mencapai Rp 1,6 triliun. Hipmie menjelaskan, salah satu faktor tingginya Silpa, yakni perjalanan dinas setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa dimaksimalkan. Dirinya meminta agar pemerintah melakukan pembenahan, sehingga Silpa tidak terulang setiap tahunnya.
“OPD yang menangani soal perencanaan harus dievaluasi secara menyeluruh. Harus bisa belajar tahun sebelumnya. Menyusun program yang bisa menyasar langsung kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Hipnie menambahkan, persoalan Silpa mesti menjadi perhatian pemerintah. Apalagi anggaran yang tersisa tersebut nilainya tidak sedikit. Kata dia, padahal jika anggaran itu dimaksimalkan tentu perlahan mengubah pembangunan di Kutai Timur yang lebih baik. (Adv)

Views: 981










.jpg)
