- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Silpa APBD Jadi Sorotan Ketua Pansus LKPJ Pemkab Kutim

Keterangan Gambar : Ketua Pansus LKPJ Pemkab Kutai Timur tahun anggaran 2023, Hepnie Armansyah. (ist)
ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Kutai Timur (Kutim) tahun anggaran 2023, Hepnie Armansyah menyoroti besaran sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) yang dianggap menciderai kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini sangat buruk. Bahkan mencerminkan ketidakmampuan daerah dalam menyerap anggaran. Mulai dari perencanaan dan sistem kerja di pemerintahan,” katanya belum lama ini kepada awak media.
Baca Lainnya :
- DPRD Kutim Dorong Pemerintah Prioritaskan Pendidikan, Terutama di Wilayah 3T0
- Ketua DPRD Kutim Apresiasi Langkah Pemerintah Angkat 1.017 Honoree jadi PPPK0
- Mengupayakan Masa Depan Berkelanjutan: Perjalanan Menuju Kota Hijau0
- Dewan Komitmen Jalankan Rekomendasi BPK Usai Kutim Raih Opini WTP0
- Arfan Dorong Pemda Membenahi Sektor Pariwisata untuk Tingkatkan PAD0
Kata dia, tingginya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kutim tentu menjadi suatu keunggulan dalam melakukan suatu pembangunan. Akan tetapi tidak dimaksimalkan untuk melakukan penyerapan. Sehingga pembangunan infrastruktur maupun pembangunan lainnya lamban untuk ditingkatkan.
“Mustinya bisa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Silpa dua tahun berturut-turut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya,” sebut pria yang juga Ketua Komisi B DPRD Kutim.
Diketahui, Silpa Kutai Timur tahun anggaran 2023 mencapai Rp 1,6 triliun. Hipmie menjelaskan, salah satu faktor tingginya Silpa, yakni perjalanan dinas setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa dimaksimalkan. Dirinya meminta agar pemerintah melakukan pembenahan, sehingga Silpa tidak terulang setiap tahunnya.
“OPD yang menangani soal perencanaan harus dievaluasi secara menyeluruh. Harus bisa belajar tahun sebelumnya. Menyusun program yang bisa menyasar langsung kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Hipnie menambahkan, persoalan Silpa mesti menjadi perhatian pemerintah. Apalagi anggaran yang tersisa tersebut nilainya tidak sedikit. Kata dia, padahal jika anggaran itu dimaksimalkan tentu perlahan mengubah pembangunan di Kutai Timur yang lebih baik. (Adv)

Views: 981










.jpg)
