ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur kini menyoroti peran Inspektorat Wilayah setelah terungkapnya dugaan penyimpangan anggaran di sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Abdi Firdaus, anggota DPRD, mengkritik Inspektorat Wilayah yang dinilai kurang efektif dalam mendeteksi penyimpangan sejak dini. Dia menekankan pentingnya pengawasan internal yang lebih proaktif untuk mencegah masalah sebelum terungkap dalam laporan BPK.

"Temuan BPK menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal masih lemah. Seharusnya Inspektorat Wilayah bisa mencegah masalah ini lebih awal," ujar Abdi.

Baca Lainnya :

• Temuan BPK di Kutim, Dewan Minta Tindak Lanjut Pemerintah0
• Dewan Usulkan Kenaikan Gaji Petugas Pemadam Kebakaran Kutim0
• DPRD Kutim Setujui Pertanggungjawaban APBD 2023 dalam Rapat Paripurna0
• DPRD Kutim Gelar Paripurna Bahas Rancangan KUA dan PPAS 20250
• DPRD Kutim Gelar Rapat Bahas Beasiswa dan Asrama Mahasiswa0

Dia juga menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antara Inspektorat Wilayah, DPRD, dan BPK untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Meski tidak ingin bersikap negatif, Abdi berharap Inspektorat Wilayah dapat meningkatkan pengawasan internalnya ke depan.

Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Wilayah Kutai Timur, Faukur Rozak, menyatakan bahwa meskipun pihaknya sudah menjalankan prosedur pengawasan standar, keterbatasan personel menjadi kendala. "Kami berusaha maksimal dengan sumber daya yang ada. Semua masih berproses," jelasnya. (Adv) 

Views: 415