ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, mengungkapkan adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025–2026.

Hal itu disampaikannya usai Rapat Paripurna ke-37 DPRD Kaltim, Selasa (23/9/2025). Menurut Hamas, informasi tersebut diperoleh dari Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang hadir dalam rapat.

“Ternyata memang ada potongan APBD 2025–2026 untuk Kaltim hampir Rp4,6 triliun,” ujar Hamas.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Minta Siswa Berani Laporkan Makanan MBG Bermasalah0
• Ketua DPRD Kaltim Sambangi Kejati, Bantah Terkait Kasus DBON0
• DPRD Kaltim Desak Solusi Tarif Retribusi GOR Kadrie Oening0
• DPRD Kaltim Ancam Bawa Kasus RS Haji Darjad ke Ranah Hukum0
• Banggar DPRD Kaltim Bahas Perubahan APBD 20250

Sebelumnya, simpang siur mengenai pemotongan DBH sempat membuat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berjalan alot. Hamas menilai, besarnya potongan tersebut sangat memengaruhi program daerah.

“Nilainya cukup besar, Rp4,6 triliun itu setara dengan APBD satu kabupaten. Tentu berdampak pada program-program yang sudah direncanakan,” jelasnya.

Ia menekankan, Pemerintah Provinsi Kaltim harus meninjau ulang program kerja agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan secara proporsional. “Pemprov mau tidak mau harus membongkar kembali mana yang prioritas dan mana yang tidak,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Fraksi Gerindra meminta kejelasan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan transfer dari pusat, khususnya DBH yang turun 6,97 persen. Fraksi Golkar mendorong Pemprov mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sah sesuai aturan.

Sejumlah fraksi lain juga menekankan pentingnya kejelasan DBH, karena sangat menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Menanggapi hal itu, Hamas menyebut seluruh pandangan fraksi masih dalam koridor wajar.

“Masing-masing fraksi sudah menyampaikan pandangannya. Itu bentuk masukan sekaligus dorongan untuk akselerasi program daerah, dan tentu akan menjadi catatan bagi pemerintah,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)