ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyambut positif beroperasinya kembali penerbangan Garuda Indonesia dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto) Samarinda menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Penerbangan perdana pada Jumat (1/8/2025) menandai langkah strategis dalam memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di Kaltim, khususnya sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Reza, kehadiran Garuda Indonesia bukan sekadar membuka aksesibilitas udara, tetapi juga menjadi simbol penting pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih merata. Ia menilai layanan ini akan mendorong sinergi antara sektor transportasi dan pariwisata, sekaligus berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami sangat mendukung konektivitas ini karena akan meningkatkan pelayanan publik dan memperluas aksesibilitas udara. Kami berharap jadwal penerbangan bisa ditambah, terutama pada jam strategis, dan harga tiket tetap efisien agar bisa dijangkau masyarakat luas,” ujar politisi Gerindra tersebut.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Dukung Export Center Balikpapan sebagai Pusat Pemberdayaan UMKM0
• Ketua Komisi III DPRD Kaltim Apresiasi Pembukaan Kajati Kaltim Cup 20250
• Ketua DPRD Kaltim Dorong Swasembada Daging, Usulkan Limbah Sawit Jadi Pakan Alternatif0
• Wacana Pembentukan Kabupaten Kutai Utara Menguat, DPRD Kaltim Sebut Aspirasi Panjang Masyarakat 0
• DPRD Kaltim Desak Percepatan Sertifikasi Aset dan Legalisasi Lahan Masyarakat0

Garuda Indonesia saat ini melayani rute Samarinda–Jakarta setiap hari dengan armada Boeing 737-800 NG berkapasitas 162 kursi, terdiri atas 12 kursi kelas bisnis dan 150 kursi kelas ekonomi. Maskapai juga menghadirkan skema corporate account bagi instansi pemerintah maupun pelaku usaha daerah melalui sistem hard block dan soft block.

Kembalinya Garuda Indonesia ke Samarinda, lanjut Reza, menjadi tonggak baru transportasi udara Kaltim. Dukungan DPRD menegaskan bahwa konektivitas udara bukan hanya soal penerbangan, melainkan bagian dari strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)