ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Program perekrutan puluhan ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) disambut positif oleh DPRD Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai langkah ini sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan dapur gizi yang optimal dan mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.

Para sarjana SPPI saat ini tengah menjalani pelatihan intensif di Universitas Pertahanan (Unhan) dan dijadwalkan menyelesaikan pendidikan pada Juli 2025. Kehadiran mereka akan memperkuat peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah.

“Setiap dapur harus ada SPPI. Saat ini ketersediaannya masih sangat terbatas, padahal SPPI merupakan unsur utama pendukung SPPG,” ujar Darlis saat ditemui di Samarinda, Selasa (15/07/2025).

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Dukung Perpanjangan MPLS: Momentum Bangun Karakter Siswa Sejak Awal0
• DPRD Kaltim Dukung Aspirasi PMII soal Penghapusan Piutang KPC, Minta Proses Hukum Dikedepankan0
• Program Bansos dan Hibah Tak Masuk APBD Perubahan Kaltim 20250
• Kewenangan Bantuan Pertanian Diambil Pusat, DPRD Kaltim Desak Pengelolaan0
• Seleksi Direksi BUMD Kaltim 2025–2030, DPRD Dorong Pemilihan yang Berbasis Kinerja0

Ia menegaskan bahwa investasi pada infrastruktur dapur gizi tidak akan maksimal tanpa dukungan tenaga profesional. Darlis menyebutkan bahwa membangun satu dapur SPPG membutuhkan anggaran sekitar Rp800 juta, di luar biaya gedung, yang mencakup pengadaan peralatan operasional.

“Kalau sudah investasi mahal, tapi petugas SPPI belum tersedia, tentu tidak bisa berjalan. SPPI itu penanggung jawab utama di dapur SPPG,” lanjutnya.

Darlis juga menjelaskan struktur organisasi SPPI yang terdiri dari kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan. Ketiganya memiliki peran krusial dalam menjalankan dapur gizi secara efektif dan akuntabel.

Ia pun menekankan pentingnya percepatan pelatihan dan distribusi SPPI agar keberadaan dapur tidak hanya menjadi infrastruktur kosong, melainkan benar-benar memberikan layanan gizi yang dibutuhkan masyarakat.

“Keberhasilan program ini bukan diukur dari jumlah dapur yang dibangun, tapi seberapa efektif dapur itu melayani masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu, Darlis mendorong BGN dan pemerintah pusat agar mempercepat pengiriman SPPI ke seluruh wilayah, khususnya daerah-daerah yang sudah siap secara infrastruktur. Ia berharap program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto bisa segera direalisasikan secara merata.

“Pemerintah harus mempercepat pelatihan sarjana sebagai penanggung jawab dapur. Tanpa itu, program tak akan berjalan,” tutup politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)