ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Permasalahan pencairan insentif guru honorer swasta di Kalimantan Timur yang sering mengalami keterlambatan kembali menjadi fokus perhatian DPRD Kaltim. Komisi IV DPRD menyatakan bahwa penyebab utama adalah kendala administratif dan data yang belum optimal.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa insentif tersebut merupakan hak guru yang sudah seharusnya dipenuhi dengan tepat waktu sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa mereka.

“Jangan anggap ini sebagai bantuan, tapi hak yang melekat. Jangan sampai guru-guru kita dirugikan karena persoalan teknis pengelolaan data,” kata Darlis.

Baca Lainnya :

• Keterlambatan Pencairan Insentif Guru Honorer Swasta di Kaltim Soroti Masalah Keadilan Administratif0
• DPRD Kaltim Pantau Dugaan Ketidakpatuhan Pajak Perusahaan Tambang dan Sawit0
• Banggar DPRD Kaltim Tinjau UPTD PPRD Balikpapan, Soroti Pendapatan Pajak dan Hambatan Operasional0
• DPRD Kaltim Bentuk Tim Kajian Longsor KM 28 Desa Batuah, Tinjau Ulang Faktor Penyebab0
• Komisi III DPRD Kaltim Gelar RDP Bahas Longsor Desa Batuah, Tuntut Tanggung Jawab Perusahaan0

Ia menjelaskan bahwa proses pencairan insentif masih terkendala validasi data guru honorer yang belum maksimal di sekolah dan dinas terkait. Sistem Dapodik yang menjadi basis data untuk penyaluran dana sering mengalami kekurangan data atau data yang tidak diperbarui sehingga menimbulkan penundaan.

“Sekolah dan Dinas Pendidikan harus segera memperbaiki dan rutin memperbarui data agar tidak ada lagi guru yang terlantar,” ujar politikus PAN ini.

Darlis juga menegaskan pentingnya peningkatan kemampuan literasi digital bagi petugas administrasi di sekolah dan Dinas Pendidikan agar pengelolaan data menjadi lebih baik.

“Digitalisasi bukan hanya soal perangkat tapi soal budaya kerja yang akurat dan bertanggung jawab. Ini kunci agar hak guru bisa terjamin,” ujarnya.

Lebih lanjut, Komisi IV DPRD Kaltim berkomitmen untuk memfasilitasi dialog dan koordinasi antara semua pihak terkait demi mempercepat penyelesaian permasalahan insentif.

“Kami ingin memastikan kesejahteraan guru honorer bisa terwujud, karena mereka adalah garda terdepan dalam pendidikan,” pungkas Darlis. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)