ANALOGNEWS.id, BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang mengusulkan perubahan mendasar dalam sistem pelayanan publik. 

Instansi tersebut mendorong agar Mal Pelayanan Publik (MPP) ditempatkan dalam satu gedung yang sama dengan kantor pelayanan DPMPTSP. Konsep integrasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memotong alur birokrasi dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi.

Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menyampaikan bahwa penyatuan dua pusat layanan dalam satu gedung bukan sekadar opsi, tetapi kebutuhan untuk mendorong pelayanan yang lebih efisien. Ia mencontohkan penerapan serupa di Samarinda, di mana MPP dan kantor pelayanan digabung dalam satu bangunan sehingga alur pelayanan menjadi lebih ringkas dan terstruktur.

Baca Lainnya :

• Kepastian Hukum Bangunan di Jalan Nasional, DPMPTSP Bontang Usulkan Pemutihan PBG0
• Izin Sekolah Miliki Masa Berlaku, DPMPTSP Bontang Ingatkan Wajib Perpanjangan Lewat OSS0
• Perbaiki Layanan Publik, DPMPTSP Bontang Jadikan SKM sebagai Gerbang Akhir Perizinan0
• Demi Pelayanan Publik Ramah Semua Kalangan, MPP Bontang Rencanakan Pindah Lokasi0
• DPMPTSP Bontang Dorong Ekonomi Inklusif, Kemitraan Perusahaan dan UMKM Mulai Diaktifkan0

“Di Samarinda itu langsung jadi satu. MPP di lantai atas, kantor pelayanan di bawah. Itu ideal karena masyarakat tidak perlu berpindah lokasi untuk pengurus layanan yang berbeda,” terang Aspiannur.

Menurutnya, kondisi MPP saat ini yang berada di Pasar Taman Rawa Indah justru memperlihatkan tantangan nyata dalam penyediaan layanan publik. 

Eskalator yang kerap tidak berfungsi membuat masyarakat kesulitan mengakses lantai pelayanan, sementara suasana pasar yang semrawut dan beraroma tidak sedap menurunkan kenyamanan warga saat mengurus administrasi.

“Keluhan masyarakat sudah sering kami dengar. Karena ini di pasar, tentu ada aroma kurang sedap. Ditambah eskalator sering mati, masyarakat jadi enggan datang,” ujarnya.

Aspiannur menegaskan bahwa pelayanan publik modern menuntut kenyamanan, aksesibilitas, dan efisiensi. Karena itu, DPMPTSP mendorong pemerintah kota untuk mempertimbangkan lokasi baru MPP yang lebih representatif dan berada dalam satu gedung dengan kantor DPMPTSP, sehingga seluruh layanan bisa diakses dalam satu kunjungan.

Ia berharap gagasan ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi masuk dalam rencana besar peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bontang.

“Tujuan kami sederhana: memudahkan masyarakat. Jika tempatnya nyaman, alurnya jelas, dan jaraknya dekat, pelayanan pasti lebih maksimal,” tukasnya. (Adv)