ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Nuansa semangat dan kolaborasi menyelimuti pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, pada Sabtu (13/5/2025). Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan kapasitas bagi para wakil rakyat Kaltim dalam menyambut tantangan pembangunan lima tahun ke depan.

Bimtek ini mengusung tujuan strategis: memperdalam pemahaman prinsip Good Governance, mempererat kemitraan antara legislatif dan eksekutif, serta memperkuat peran DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Acara dibuka dengan hangat oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang mewakili Ketua DPRD Kaltim. Ekti membuka sambutannya dengan pantun khas yang memecah keheningan dan menghangatkan suasana forum.

Baca Lainnya :

• Mahasiswa PAI UIN Samarinda Audiensi ke DPRD Kaltim, Soroti Tantangan Kebijakan Pendidikan Daerah0
• DPRD Kaltim Sambut Audiensi Kader Pemimpin Muda, Dorong Peran Strategis Pemuda dalam Pembangunan Dae0
• DPRD Kaltim Fasilitasi RDP Sengketa Ganti Rugi Lahan Ringroad Samarinda, Dorong Kepastian Hukum dan 0
• Pansus RPJMD Kaltim 2025–2029 Gelar Rapat Perdana, Soroti Penyempurnaan Draf Berbasis Data dan Sinkr0
• Penguatan Demokrasi Daerah, Kesbangpol Kaltim Gelar Rakor Pokja Indeks Demokrasi Indonesia 20250

Dalam arahannya, Ekti menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah.

“Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat krusial. Ini bukan hanya soal komunikasi kelembagaan, tetapi menyangkut keberhasilan kita dalam menghadirkan kebijakan yang solutif, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Ekti.

Salah satu bahasan utama dalam Bimtek adalah proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, yang kini memasuki tahap krusial. Dokumen ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan riil masyarakat dengan arah kebijakan nasional.

Dalam sesi pemaparan materi, Fernando H. Siagian, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, menjelaskan secara mendalam fungsi strategis RPJMD dalam sistem perencanaan nasional.

“RPJMD bukan sekadar formalitas dokumen. Ia adalah kompas pembangunan lima tahunan. Penyusunannya harus didasarkan pada data yang valid, kajian mendalam, serta evaluasi terhadap periode sebelumnya,” tutur Fernando.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD daerah dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti RPJPD, RPJMN, dan RPJPN. Ketidakharmonisan kebijakan, menurutnya, akan berdampak pada ketidakefisienan anggaran dan pelaksanaan program.

Lebih lanjut, Fernando menyoroti bahwa DPRD memegang kendali penting dalam proses penajaman RPJMD, terutama dalam memastikan bahwa arah pembangunan tidak hanya fokus pada proyek fisik, tetapi juga menyasar kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan manusia.

Bimtek ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kaltim untuk menyesuaikan diri dengan dinamika baru pembangunan, khususnya di tengah peran strategis Kalimantan Timur sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Para anggota DPRD diharapkan mampu mengambil peran aktif dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan pembangunan daerah. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)