ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Gedung E DPRD Kalimantan Timur menjadi ruang dialog terbuka antara legislator dan kalangan akademisi muda, Kamis (12/6/2025), saat sebanyak 30 mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda menggelar audiensi membahas arah dan tantangan kebijakan pendidikan di Kaltim.

Audiensi yang digagas sebagai bagian dari kajian akademik mahasiswa ini mengangkat tema “Perumusan Kebijakan Pendidikan di Kalimantan Timur”. Mereka diterima langsung oleh dua anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi dan Sarkowi V Zahry, serta didampingi Tenaga Ahli DPRD Kaltim, Tri Nugroho. Turut hadir dosen pendamping PAI UIN Samarinda, Farah Silvia, yang memfasilitasi jalannya kegiatan.

Dalam sambutannya, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas inisiatif mahasiswa yang memilih pendekatan audiensi sebagai ruang aspirasi intelektual.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Sambut Audiensi Kader Pemimpin Muda, Dorong Peran Strategis Pemuda dalam Pembangunan Dae0
• DPRD Kaltim Fasilitasi RDP Sengketa Ganti Rugi Lahan Ringroad Samarinda, Dorong Kepastian Hukum dan 0
• Pansus RPJMD Kaltim 2025–2029 Gelar Rapat Perdana, Soroti Penyempurnaan Draf Berbasis Data dan Sinkr0
• Penguatan Demokrasi Daerah, Kesbangpol Kaltim Gelar Rakor Pokja Indeks Demokrasi Indonesia 20250
• DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna Ke 17, Sampaikan Jawaban Gubernur Kaltim0

"Kami sangat mengapresiasi keberanian dan inisiatif adik-adik mahasiswa. Kehadiran kalian ke DPRD ini adalah bentuk kedewasaan berpikir. Tidak semua kritik harus disampaikan lewat demonstrasi; diskusi formal seperti ini jauh lebih strategis dalam menyampaikan gagasan,” ungkap Darlis.

Suasana audiensi berlangsung hangat dan interaktif. Para mahasiswa menyampaikan sejumlah pandangan kritis terkait kebijakan pendidikan di daerah, mulai dari pemerataan akses pendidikan, kejelasan arah program pendidikan gratis, hingga implikasi anggaran terhadap kualitas pendidikan di tingkat daerah.

Dalam tanggapannya, Darlis menjelaskan bahwa pendidikan merupakan sektor yang kompleks dan tidak bisa disederhanakan hanya pada isu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Kita memahami semangat pendidikan gratis, tapi perlu diperhitungkan juga bagaimana hal itu berdampak pada program-program pendidikan lainnya. Pendidikan tidak hanya bicara tentang biaya, tapi juga soal mutu, pemerataan guru, hingga infrastruktur penunjang,” jelasnya.

Sementara itu, Sarkowi V Zahry mendorong mahasiswa untuk terus terlibat dalam proses pengawasan dan perumusan kebijakan publik, termasuk dengan menyuarakan masukan melalui kanal resmi yang tersedia di legislatif.

“Kami di DPRD selalu terbuka terhadap masukan, apalagi dari mahasiswa yang merupakan calon pemimpin dan penggerak perubahan. Pendidikan adalah urusan bersama, maka kita perlu mendengarkan dari semua sisi,” tuturnya.

Farah Silvia, selaku dosen pendamping, berharap kegiatan ini menjadi pengalaman bermakna bagi mahasiswa dalam memahami proses formulasi kebijakan pendidikan, sekaligus menumbuhkan kesadaran partisipatif terhadap pembangunan daerah.

Sebagai penutup, pihak DPRD Kaltim menyatakan akan terus membuka ruang dialog bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa, guna memperkuat sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kemajuan generasi muda di Kalimantan Timur. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)