ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim, Makmur HAPK menyebut ajakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mengambil alih Kabupaten Berau ke provinsi pecahan Kaltim itu memang menuai pro kontra.

Menurutnya perbedaan pendapat sangat dimaklumi hanya saja cara penyampaiannya jangan sampai menyakiti perasaan.

"Bagaimanapun ajakan itu kami turut berterimakasih walaupun sejauh ini masih belum bisa bergabung, tapi penyampaiannya harus santun, kita kaji betul-betul tawaran yang ada kalau menolak harus ada dasarnya," kata Makmur, Kamis (19/1/2023).

Baca Lainnya :

• Pansus Investigasi Pertambangan Dorong Perusahaan Lakukan Reklamasi0
• Pelayanan RSPB Dikritik Dewan Kaltim, Diminta Berikan Pelayanan Prima0
• Pengendalian Banjir di Samarinda Diapresiasi DPRD Kaltim0
• Marak Penyegelan di Samarinda, Komisi II DPRD Kaltim Akan Lakukan Pemanggilan OPD Terkait0
• DPRD Kaltim Dorong Maksimalkan Pemanfaatan Stadion Palaran0

Baginya, letak Berau yang berbatasan tak jauh dengan Provinsi Kaltara itu harus dirajut dengan kebersamaan, sebab tak menutup kemungkinan jalinan kerjasama dapat berlangsung terhadap beberapa aspek.

"Kita berkepentingan juga seperti perbatasan kita dengan Kaltara mungkin pengamanan laut dan sebagainya, jadi jangan sampai ada ketersinggungan dari hal ini saja," ungkap Mantan Bupati Berau dua periode ini.

Bahkan Makmur menceritakan sejarah terbentuknya Provinsi Kaltara juga tak terlepas dari campur tangan Pemkab Berau pada saat ia menjabat sebagai Wakil Bupati periode 2000-2005. Mantan Ketua DPRD Kaltim itu juga menyebutkan deklarasi Kaltara ingin menjadi provinsi sendiri dilakukan di Pulau Derawan yang merupakan bagian dari wisata alam Berau, hingga sejumlah pertemuan membahas persiapannya saat itu langsung dipimpin olehnya.

"Namun pada akhirnya Kaltara sudah terbentuk, tetapi Berau belum bisa untuk bergabung saat itu, ada tertuang dalam dokumen," jelasnya.

Mengenai ajakan itu Makmur sangat menyambut baik, namun disisi lain perlu ada analisa yang harus dilakukan oleh seluruh pihak berkaitan, terlebih keinginan masyarakat Berau juga harus diperhatikan.

"Pelajari saja, artinya kalau saya berpendapat dengarkan saja suara rakyat kita," sebutnya.

Sebagai informasi ajakan untuk bergabung dengan Kaltara itu disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltara pada saat pertemuan dengan Pemkab Berau Sabtu (14/1/2023) di Balai Mufakat Kecamatan Tanjung Redeb, saat itu beberapa faktor menjadi poin penawaran agar Berau dapat membuka hati dapat bergabung, salah satunya mengenai kemudahan urusan pemerintahan dan pelayanan. (Adv/Ar/An)