ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim di Balikpapan, Selasa (9/9/2025). Agenda utama rapat ini membahas rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Banggar Ekti Imanuel, didampingi Sekretaris Banggar Ananda Emira Moeis. Hadir pula sejumlah anggota Banggar DPRD Kaltim, antara lain Yenni Eviliana, Baba, Guntur, Firnadi Ikhsan, Safuad, M. Darlis Pattalongi, M. Samsun, Husin Djufri, Baharuddin Demmu, Abdulloh, Sayid Muziburrachman, Baharuddin Muin, Yusuf Mustafa, dan Syarifatul Sya’diah.

Dari pihak eksekutif, jajaran TAPD turut hadir, di antaranya Asisten I Setdaprov Ujang Rachmat, Kepala Bappeda Yusliando, Kepala Biro Kesra Dasmiah, Kepala Biro Hukum Suparmi, Kepala Bapenda Ismiati, Kepala BPKAD A. Muzzakir, Kepala Dinas Perhubungan Irhamsyah, serta sejumlah kepala OPD lainnya.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Sepakati KUA-PPAS 20260
• Agusriansyah Ridwan Soroti Pendidikan yang Jauh dari Akar Budaya0
• Jahidin Apresiasi Kemajuan Penanganan Banjir di Samarinda0
• Andi Satya Dorong Mahasiswa Awasi Kebijakan Publik di Kaltim0
• Sugiono Tekankan Kolaborasi untuk Pembangunan Samarinda Pasca IKN0

Dalam pembukaan rapat, Ekti Imanuel menekankan pentingnya evaluasi realisasi APBD semester I 2025 sebagai dasar penyusunan perubahan KUA-PPAS. “Kami ingin memastikan proyeksi enam bulan ke depan benar-benar realistis dan mencerminkan kondisi fiskal daerah secara akurat,” ujarnya.

Ekti juga menegaskan perlunya transparansi dalam menyusun pendapatan daerah. “Pendapatan harus dihitung secara cermat. Jangan sampai anggaran disusun berdasarkan asumsi yang lemah,” tambahnya.

Banggar DPRD Kaltim meminta TAPD menyampaikan data rinci terkait capaian belanja dan pendapatan semester I, serta penyesuaian target yang akan dilakukan. Banggar menegaskan akan mengawal penuh proses ini.

Rapat berlangsung dinamis dengan beragam masukan dari anggota Banggar, terutama terkait alokasi anggaran di sektor strategis seperti infrastruktur dan layanan publik. DPRD menegaskan komitmennya menjaga akuntabilitas serta efektivitas penggunaan anggaran daerah. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)