- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Andi Satya Dorong Mahasiswa Awasi Kebijakan Publik di Kaltim

Keterangan Gambar : Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam mengawasi kebijakan publik.
Andi Satya mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan pemuda untuk mengawal transparansi serta implementasi kebijakan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan, pengawasan, dan keterbukaan informasi kebijakan publik.
“Kehadiran mahasiswa dan pemuda hari ini adalah sinyal positif bahwa kontrol sosial terhadap jalannya kebijakan mulai tumbuh,” ujarnya.
Baca Lainnya :
- Sugiono Tekankan Kolaborasi untuk Pembangunan Samarinda Pasca IKN0
- Sugiyono Dorong Samarinda Siap Hadapi Era IKN0
- Damayanti Soroti Banjir dan Longsor di Samarinda0
- Damayanti Prihatin Kasus Bullying Anak di Samarinda0
- Ananda Emira Dorong Keterlibatan Petani Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis0
Dalam diskusi tersebut, kondisi infrastruktur, khususnya jalan menuju Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), menjadi sorotan utama. Andi Satya menilai kondisi jalan di kedua wilayah tersebut sangat memprihatinkan.
“Kalau kita bicara soal jalan ke Kubar dan Mahulu, kondisinya memang jelek, bukan sekadar tidak bagus. Ini menjadi perhatian kita semua,” jelasnya.
Namun, ia menyebut perbaikan jalan terbentur keterbatasan kewenangan, karena banyak jalan berstatus nasional yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah provinsi tidak bisa langsung menggunakan APBD untuk memperbaikinya.
“Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci mengatasi masalah ini. Infrastruktur jalan yang rusak berdampak luas, mulai dari naiknya harga bahan pokok hingga terganggunya akses layanan kesehatan dan pendidikan,” tegasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
