ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Sugiono, menekankan pentingnya konsistensi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong akselerasi pembangunan Kota Samarinda, terutama pasca pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Sugiono menilai keberhasilan pengendalian banjir yang mulai terlihat merupakan bukti perencanaan pembangunan yang terarah dan berdampak nyata. Ia menyoroti program prioritas Pemkot Samarinda, mulai dari proyek drainase terpadu, normalisasi sungai, hingga pembangunan kolam retensi.

“Langkah-langkah ini bukan hanya responsif, tetapi juga preventif, menunjukkan desain kebijakan yang matang dan berorientasi jangka panjang,” ujar Sugiono.

Baca Lainnya :

• Sugiyono Dorong Samarinda Siap Hadapi Era IKN0
• Damayanti Soroti Banjir dan Longsor di Samarinda0
• Damayanti Prihatin Kasus Bullying Anak di Samarinda0
• Ananda Emira Dorong Keterlibatan Petani Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis0
• Damayanti Dorong Edukasi Seksual dan Perlindungan Perempuan di Kaltim0

Sugiono memuji konsep Trisula Pembangunan yang diusung Wali Kota Andi Harun, yakni pengendalian banjir, pembenahan infrastruktur dan tata ruang, serta penguatan ekonomi masyarakat, yang dinilainya sesuai dengan kebutuhan kota dan aspirasi warganya.

“Konsep ini sangat adaptif terhadap pertumbuhan kota sebagai wilayah penyangga IKN. Samarinda harus siap menjadi simpul logistik, pusat pertumbuhan ekonomi, dan lumbung SDM yang andal,” tambahnya.

Namun, Sugiono menegaskan, pencapaian visi tersebut sangat bergantung pada kualitas sinergi antar-pemangku kepentingan. Ia menyayangkan jika pembangunan terhambat akibat konflik ego sektoral dan kurangnya kolaborasi.

“Sering kali program baik tidak berjalan optimal karena kurangnya kekompakan antar lembaga. Padahal, jika semua elemen bersinergi, capaian pembangunan akan jauh lebih maksimal,” tegasnya.

DPRD Kaltim, lanjut Sugiono, berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan di Samarinda, termasuk integrasi program daerah dengan pembangunan IKN, melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

“Kolaborasi legislatif dan eksekutif harus menjadi fondasi pembangunan. Pembangunan IKN berskala nasional, tetapi dampaknya harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat di daerah penyangga seperti Samarinda,” tutupnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)